Pemerintahan

Kisruh Aspirasi, Dewan Berikan Gubernur NTB Solusi

Mataram, Talikanews.com – Kisruh Aspirasi para Anggota DPRD NTB, yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi, beralasan adanya administrasi yang belum dituntaskan membuat salah seorang Anggota Komisi III, H Johan Rosihan pemahaman pada Gubernur, Dr Zulkieflimansyah.

Johan menjelaskan awal dari kisruh itu dari APBD-P 2018. Dimana, ada asumsi pendapatan daerah yang tidak terpenuhi target hingga 75 persen.

“Solusinya adalah penataan belanja dan pendapatan di APBD Perubahan 2019 nanti,” ungkapnya, Jumat (12/7).

Pada bulan Desember 2018 minggu ke Dua, Pemerintah Pusat Memotong dana transfer ke daerah sebesar Rp 106 Milar lebih. Sementara pada bulan itu posisinya pada proses pembayaran karena semua kegiatan sudah di laksanakan.

Kemudian, Penerimaan dari Angkasa Pura berupa retribusi jasa apront sebesar Rp 40 Miliar yang sudah dianggarakan juga, namun faktanya 0 Rupiah. Ketiga, penerimaan dari DMB juga tidak tercapai target penganggaran sebesar Rp 38,8 Miliar.

Sedangkan untuk membiayai kegiatan yang sudah terlanjur dikerjakan, maka pada bulan Desember, Kas Daerah (BPKAD) membayara kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari sisa DAK, BOS, DBH Reboisasi dan dana Ermarked lainnya dan dana Hak Kabupaten Kota.

Belum termasuk proyek Penunjukan Langsung (PL) terdapat ribuan paket belum terbayar peersisnya 2349 paket senilai Rp 155 Miliar. Diluar gaji 13 DPRD belum dibayar, termasuk di OPD lain apakah sudah atau belum, dirinya tidak mengetahui persis.

“Sehingga di APBD P 2019 harus di ganti uang tersebut, karena pendpatan tidak di mungkinkan maka langkah yang lebih mendekatai kebenaran adalah melakukan rasionalisasi belanja dan mendorong pendapatan,” kata dia.

Agar tidak terulang kembali lanjutnya, harus melakukan pemetaan sumber pendapatan dengan belanja. Artinya setiap belanja di label dengan sumber pendanaannya, dan pembayarannya juga berdasarkan sumber pendapatan yang masuk.

Atas hal tersebut TAPD bersama Banggar DPRD harus bertemu menyepakati itu agar kedua lembaga memiliki satu persepsi dan penjelasan ke publik agar tidak lagi muncul spekulasi atas hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan.

“Solusinya adalah penataan belanja dan pendapatan di APBD Perubahan nanti,” ujarnya.

Adanya kondisi keuangan seperti saat ini, saatnya Gubernur mengundang atau mendatangi angkasa pura untuk memberikan kejelasan dana kontribusi itu.

Apakah harus menggunakan gaya TGB yang akan menggunakan JPN menagih ke Angkasa Pura? Bagi Johan ancam-mengancam sepertinya bukan Zulkieflimansyah, karena DPRD juga mendorong.

“Apapun caranya beliau harus segera mengkomunikasikan hal ini dengan AP itu,” terang dia.

Oleh sebab itu, TAPD dan Banggar DPRD harus segera ketemu biar tidak muncul isu isu spekulatif atas masalah yang sama. Memang terjadwal tanggal 15 Juli mulai pembahasan Banggar dan TAPD,” tutupnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button