Pemerintahan

Dewan Tuding Gubernur NTB Mengada-Ada

Mataram, Talikanews.com – Anggota DPRD NTB kembali angkat bicara terkait statemen Gubernur, Dr Zulkieflimansyah menyebutkan, aspirasi para anggota dewan pada APBD murni Pemerintah Provinsi NTB 2019 tidak bisa dicairkan lantaran ada syarat yang belum dilengkapi.

Pernyataan itu justru mendapat tanggapan pedas dari politisi PPP, TGH Hazmi Hamzar dan minta gubernur terbuka. Bagi Anggota DPRD NTB itu justru menyebut bahwa Gubernur terlalu mengada-ada.

“Bansos yang sudah masuk e-pokir (pokok pikiran) kemudian tertuang dalam APBD murni kok bisa tidak terbayarkan. Padahal, sudah tanda tangan kwintansi surat perintah pencairan dana (SP2D) dan lain sebagainya, jika sudah tanda tangan kwintansi bererti sudah tidak ada masalah, kok bilang belum lengkap,” ungkapnya, Senin (8/7).

Dia menjelaskan, jika kwintansi pencairan dana sudah ditanda tangan, berarti semua persyaratan proposal atau syarat pengajuan sudah tidak ada masalah alias tuntas. Tidak lagi bicara syarat tinggal cairkan dana.

“Sekarang ini beralasan akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2019. Ini tambah aneh lagi, ada aspirasi kita mau dibayar di APBD perubahan, lantas mau pakai apa membayar aspirasi kami di perubahan nanti,” kata dia.

Hazmi juga menyoal dasar hukum mau bayar aspirasi murni di perubahan.

“Ada tidak klausul dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD, kan tidak ada,” cetusnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut alasan gubernur itu terlalu mengada-ada, lebih baik sampaikan ke masyarakat kemana arah uang itu atau jika uangnya tidak ada, sampaikan juga. Itu lebih bagus di dengar.

Dia menilai, cara yang dilakukan oleh eksekutif itu lebih condong pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020 akan gunakan pola Peraturan Gubernur (Pergub) seperti tahun 2018 lalu, pada ujungnya, pokir tidak dibayar.

Hazmi juga mempertanyakan Devisit anggaran mencapai Rp 250 Miliar. Jika demikian, lantas kemana uang aspirasi Dewan.

Disatu sisi, wakil ketua DPRD NTB, TGH Mahally Fikri justru merasa bingung dengan pemerintahan saat ini. Memang sudah ada kesepakatan eksekutif dan DPRD, soal pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni 2020 tuntas 2019 ini, termasuk pembayaran aspirasi pada APBD perubahan.

“Jika tidak segera dibahas, lantas siapa yang bahas. Karena, dewan saat ini akan berkahir masa jabatan 30 Agustus. Kalau mengharapkan dewan terpilih, jelas tidak mungkin, harus menunggu alat kelengkapan dewan (AKD),” tegas dia.

Oleh karena itu, anggota DPRD yang sekarang wajar khawatir, jika tidak cukup waktu dengan alasan belum mendengarkan pidato presiden tentang penggunaan anggaran, bisa jadi ketinggalan waktu.

“Bisa jadi APBD perubahan dan APBD murni 2020 kembali ditetapkan melalui Pergub, seperti tahun sebelumnya. Artinya, bansos aspirasi dewan ini tidak terbayarkan,” cetusnya.

Yang jelas, kondisi pokir para anggota dewan ini banyak belum terealisasi. Malah dirinya mendengar selentingan alasan dijalan bahwa, belum dibayarnya pokir maupun devisit lantaran sampai hari ini, belum masuk 75 persen pendapatan.

“Jika sudah begini, kami akan lakukan pengawasan, minta Aparat Penegak Hukum agar lakukan pendalaman. Sepanjang zaman republik ini tidak pernah terjadi, hanya zaman ini aja,” sentilnya.

Sembari menegaskan, suruh pemerintah berterus terang, ada tidak uang itu, kemudian alasan suruh buat e-pokir lagi yang sebelumnya saja belum dibayar.
Disinggung berapa e-pokir masing-masing anggota. Mahaly enggan menyebutkan rinci.

“Kalau tidak salah, Rp 2,6 miliar per anggota dewan, diluar pimpinan karena beda,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button