Daerah

Ruslan Sindir Kinerja Kalak BPBD NTB Terkait Penanganan Korban Gempa

Mataram, Talikanews.com – Persoalan penanganan korban gempa bumi terus bermunculan. Hal itu membuat Anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi sindir kinerja kepala BPBD terkesan lelet dalam penanganan korban gempa.

Anehnya, masih banyak warga yang belum dibangunkan rumahnya. Padahal anggaran dari pemerintah pusat terus mengalir sebesar Rp.5,11 triliun lebih untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).

Politikus PDIP Ruslan Turdmuzi menyampaikan hajat pemerintah pusat yang ingin membuat korban gempa bisa segera tersenyum. Hanya saja terkendala oleh kinerja pemerintah daerah selaku pihak pelaksana. Selama ini setiap kebutuhan anggaran pembangunan Huntap selalu direalisasikan oleh pusat dengan cepat. Hal itu sebagai komitmen pusat supaya masyarakat yang terdampak korban gempa dengan segera bisa tinggal di rumah mereka. Nyatanya, berbagai masalah di bawah masih saja terjadi.

“Kejadian di Lombok Tengah itu salah satu bukti belum beres penyelesaiannya. Bagaimana dengan beberapa titik di Lombok Tengah lainnya,” ungkapnya dikonfirmasi Kamis (4/7).

Menurut Ruslan, BPBD yang memiliki leading sektor penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa harus pro aktif dalam menyelesaikan masalah korban gempa. Harusnya turun terus menerus supaya bisa tahu kondisi dilapangan seperti apa.

Ruslan khawatir masih banyak korban gempa yang belum dilakukan pendataan. Di Lombok Tengah itu, kata Ruslan kejadian yang parah tidak saja di Batukliang dan Batukliang Utara tetapi juga di Praya lalu di beberapa titik lainnya.

“BPBD harus pro aktif dong, jangan terkesan ada langkah setelah mendapatkan informasi,” kata dia.

Ruslan menegaskan, dari data BPBD ada 2.884 rusak berat di Lombok Tengah yang selesai pembangunannya baru 1. 983 unit, dan yang berproses 9.021. Itu juga belum termasuk ada penambahan data baru yang baru ini diketahui.

Hal itu sebagai bukti masih ribuan korban gempa di Lombok Tengah belum bisa menikmati tidur nyenyak.

“Yang berproses kan itu belum bisa dihuni. Apalagi katanya ada penambahan data berarti belum terima uang,” kata ketua Fraksi PDIP itu.

Ruslan tidak ingin sering mendengar keluhan warga Lombok Tengah, apalagi dia sendiri selaku wakil rakyat di DPRD NTB Dapil Lombok Tengah.

“Kita berharap BPBD Provinsi terus koordinasi dengan Kabupaten,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahsanul Khalik mengaku sudah kroscek keluhan penerima termasuk di Lombok Tengah. Dimana ada beberapa orang masuk data anomali awalnya masuk dalam data rusak sedang ternyata naik grade menjadi rusah berat. Sehingga ini menunggu SK Bupati dan ini masih menunggu juga persetujuan dari Pusat dalam hal ini BNPB.

“Jadi faslitator juga belum bisa mengeksekusi untuk membentuk Pokmas,” kata Ahsanul Khalik dikonfirmasi terpisah.

Dengan adanya ketetapan dari BNPB, sehingga semua pihak tentu harus bersabar karena ini dana siap pakai, dana yang tentu ada prosedur pengeluarannya dari pusat. Di lapangan juga lanjutnya ternyata banyak rumahnya rusak berat berada dari data sebelumnya apakah sedang atau ringan.

“Saya terima informasi ini dari TPK dan fasilitator yang saya minta turun di lapangan, dan saya juga komunikasi dengan Kalak BPBD Lombok Tengah,” ceritanya.

Terkait dengan dorongan harus pro aktif itu, Ahsanul Khalik mengatakan BPBD sudah sangat proaktif, karena proaktif makanya ketahuan masyarakat tersebut masuk dalam data anomali.

Ia juga menanyakan pihak mana yang sering menyalahkan pusat. Malah Pusat menjadikan NTB percontohan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari dana siap pakai dan progressnya sangat bagus. (TN-04)

Related Articles

Back to top button