Politik

Ulah KPU Loteng Buka Kotak Suara Dipertanyakan, Ini Jawabannya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Proses gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pemilihan umum 2019 belum tuntas. Artinya, belum ada putusan ingkrah gugatan sidang MK.

Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Loteng justru membuka kotak suara yang sudah tersegel Selasa Sore diduga tanpa landasan hukum jelas.

“Apa sih maunya KPU lombok tengah ini, kok kotak di buka sembarangan, alasannya untuk melawan gugatan bacaleg di MK,” ujar Fihirudin ketua DPC Hanura Loteng, Selasa (25/6).

Bagi Fihirudin, ada aturan buka kotak tersebut seperti rekomendasi Bawaslu dan pihak terkait lainnya.

“Kalau dibuka sembarangan kotaknya, ngapain orang gugat ke Mahkamah konstitusi,” tegasnya.

Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Loteng Bq. Husnawaty membenarkan pembukaan kotak surat suara yang di lakukan KPU Loteng karena adanya sengketa perselisiahan hasil pemilihan umum (PHPU) yang terjadi pada perolehan suara calon DPD RI, DPRD Provinsi NTB dapil 8 dan DPRD Kabupaten Loteng Dapil 6.

“Ia karena adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) KPU membuka kotak surat suara itu dan sebelumnya sudah koordinasi dengan Bawaslu Loteng,” terang Bq. Husnawaty.

Husnawaty menegaskan, pembukaan kotak surat suara oleh KPUD Loteng itu boleh dilakukan karena sudah jelas di atur dalam PKPU No 4 tahun 2019 pasal 95 yang berbunyi KPU boleh membuka kotak surat suara asalkan sudah berkoordiansi dengan Bawaslu dengan tujuan mengambil formulir yang sudah digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di persidangan.

“Tidak ada masalah sah-sah saja KPU buka kotak surat suara pileg dan pilpres karena sebelumnya KPU sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan yang jelas seperti apa yang di atur pada PKPU No 4 2019,” terang dia.

Ketua KPUD Loteng Ahmad Fuad Fahrudin mengatakan berdasar ketentuan adalah sebagai alat bukti untuk gugatan sengketa legislatif ke MK dan kami (KPU) sudah berkoordinasi dengan Bawaslu juga Polres Loteng sama seperti waktu gugatan pilpres.

“Kami buka kotak surat suara berdasarkan ketentuan sebagai alat bukti untuk gugatan sengketa legeslatif ke MK dan sebelumnya sudah kami koordianai dengan bawaslu dan Polres Loteng,” tutupnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button