Pemerintahan

DPRD NTB Bakal Bongkar “Bancakan” Proyek Tahun Jamak Oknum Eksekutif

Mataram, Talikanews.com – Komisi IV DPRD NTB, akan membuat tiga rekomendasi sekaligus evaluasi terhadap kinerjanya sendiri selama 5 tahun. Setelah itu, rekomendasi temuan dugaan “banjakan” proyek tahun jamak oknum Pemerintah Daerah (Eksekutif).

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi menyampaikan, hasil diskusi bersama wakil ketua Komisi IV yakni Nurdin Ranggabrani membuat kesepakatan bahwa tidak lama lagi jabatan periode 2014 – 2019 akan berakhir. Oleh karena itu, Komisi IV lakukan evaluasi kinerja komisi itu sendiri bentuk pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD.

Dimana, akan membuat sebuah buku catatan paling tidak sebagai referensi kedepan terhadap kinerja yang belum tuntas bentuk akuntabilitas, transparansi eksekutif berkaitan dengan persoalan aset milik pemerintah provinsi di bandara yang belum kelar hingga saat ini.

Kemudian, hasil penjualan saham di PT Newmont yang dikelola oleh PT DMB, belum ada pertanggung jawaban termasuk pengarahan aset yang dikelola oleh PT DMB.

Terakhir, mengenai proyek jalan tahun jamak yang diduga hanya dijadikan “Bancakan” oknum pejabat di pemerintah daerah semata-mata untuk kembalikan kos politik.

“Pada periode pertama mengenai proyek tahun jamak saja ada 3 persoalan. Tahun ini volume mau di anggarkan Rp 2,4 Triliun. Padahal kondisi jalan kita masih mantap,” ungkap Ruslan di dampingi Nurdin, Selasa (25/6).

Ruslan focus bicara jalan. Hasil kroscek investigasi beberapa waktu lalu, sisa jalan belum mantap di wilayah Lombok sekitar 0,36 persen, sedangkan di pulau Sumbawa sekitar 11 persen.

“Nah, kalau di akumulasi jalan mantap saja, biaya yang akan dihabiskan tidak sampai Rp 2,4 triliun,” ujarnya.

Yang jelas, hasil investigasi, jalan yang diusulkan penganggaran itu masih mantap dan layak. Bagi Ruslan, kenapa harus mantapkan jalan yang sudah mantap supaya anggaran tersebut tidak sia-sia. Mestinya kalau berniat ingin bangun jalan, lebih baik yang belum ada akses dibuat.

“Ke khawatiran Komisi IV itu akan dituangkan dalam tulisan. Yang mana sudah mengarah ke monopoli, kartel atau ke mufakatan antara eksekutif dan legislatif sudah terjadi, data ada ini akan dibedah berdasarkan fakta dan akan libatkan pejabat pemerintah daerah,” tegasnya.

Ruslan kembali pertegas terkait tiga rekomendasi yakni, bicara ifisiensi anggaran, kemudian tujuan kinerja anggaran dan persoalan hukum yang nantinya akan disebar karena banyak pelanggaran atau dugaan korupsi uang negara.

“Pansus juga pernah minta audit investigasi terhadap anggaran tahun jamak itu,” cetus dia.

Politisi PDIP ini menyebut persoalan yang selama ini tidak kunjung selesai di tataran eksekutif seperti aset di bandara berupa aset bergerak, ada lahan 12 hektare belum diruslah, jika dikelola Angakasa Pura maka ada kontribusi, ada taxiway dan helipad.

Dia mengaku saat rapat bersama gubernur periode TGH Zainuddin Abdul Majdi. Saat ditanya gubernur, kenapa Ruslan tidak setuju perjalan aset? Dia menjawab, bukan tidak setuju akan tetapi, penjualan aset itu harus melalui persetujuan DPRD.

Nah, eksekutif saat itu berdalih bahwa boleh tanpa persetujuan DPRD dengan syarat kebutuhan strategis demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun dalih Ruslan, membenarkan alasan eksekutif jika, yang akan dibangun misal bandara angkatan udara.

“Ini kan yang ada didalamnya PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN punya tujuan bisnis, bukan kepentingan masyarakat atau negara,” tegas dia lagi sembari menyebutkan ada kerugian negara disana sekitar Rp 30 miliar dari kontribusi aset, belum juga nilai pembayaran aset.

Disatu sisi, Wakil Ketua Komisi IV, Nurdin Ranggabrani mengatakan, jika bicara jalan yang akan dianggarkan secara tahun jamak memang tidak bisa Komisi IV saja, karena komisi IV tugasnya hanya menjalankan amanat Perda, kalau tidak dianggarkan maka melanggar Perda.

“Hanya saja, usulan perbaikan ini tidak masuk akal saja,” kata dia.

Politisi PPP ini singgung soal pelepasan aset Pemprov di BIL. Saat itu, ada surat dari gubernur minta persetujuan pelepasan aset di Bandara kepada DPRD. Sehingga dibentuk Pansus, hasil kajian, Pansus masih pertimbangkan, pada progres report.

Acuannya yakni, hasil kunjungan ke Kalimantan Selatan. Namun muncul dua kubu saat itu, sehingga dibuat surat lagi oleh eksekutif bahwa tidak perlu persetujuan DPRD.

“Anehnya, tidak ada laporan, pembubaran pansus, karena katanya tidak perlu persetujuan DPRD,” ujar dia.

Lebih aneh lagi, saat di anggarkan minta persetujuan DPRD, ketika mau menjual aset, malah eksekutif berdalih tidak perlu persetujuan DPRD.

“Kan ini dibangun di lingkup bandara. Intinya kami punya bukti lengkap, tinggal kami bongkar saja,” tutup Nurdin. (TN-04)

Related Articles

Back to top button