Ekonomi

Gubernur NTB Jawab Kritikan Fraksi PDIP Soal PKB Dan BBNKB

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah memberikan tanggapannya terhadap sejumlah pernyataan dari Fraksi PDIP yang mempertanyakan rasionalnya penerimaan PKB dan BBNKB.

Melalui pejabat Sekda, H Iswandi menjelaskan bahwa trend realisasi penerimaan PKB hingga semester I sebesar Rp 166 miliar ebih atau 43,41 persen dari target murni Rp 382 miliar lebih atau terjadi minus Rp 25 miliar lebih.

“Atas dasar itu dilakukan rasionalisasi dengan menurunkan target PKB sebesar rp. 20 milyar. Kendati terjadi penurunan target, pemerintah daerah tetap melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan capaian realisasi PKB,” paparnya Jumat (21/6).

Terhadap penerimaan BBNKB yang mencapai 102 persen lanjut Gubernur, dapat dijelaskan bahwa trend realisasi penerimaan BBNKB hingga Semester I sebesar rp.172 milyar lebih atau 51,53 persen dari target murni rp. 334 miliar lebih atau surplus sebesar Rp. 5 miliar lebih.

Berdasarkan trend realisasi tersebut, maka target BBNKB pada APBD Perubahan 2018 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 16 miliar lebih. Kemudian terhadap realisasi PBBKB per jenis bahan bakar minyak tahun 2018.
Dirincikannya, seperti Pertamax Rp. 23 miliar lebih atau 0,14 persen, Pertamax Turbo/Plus Rp. 127 juta lebih atau 0,06 persen, Pertalite Rp. 28 miliar lebih atau 12,30 persen, Pertamina Dex Rp. 124 juta lebih atau 0,05 persen, Dexlite Rp. 325juta lebih atau 0,14 persen, Solar-Bio Solar Rp. 83 miliar lebih atau 36,22 persen Premium Rp. 94 miliar lebih atau 41,09 persen jumlah Rp. 230 miliar lebih.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan terkait bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota untuk Triwulan IV sebesar Rp. 156 milyar lebih telah dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2019 untuk pajak rokok, dan 28 februari 2019 untuk pajak PKB, BBNKB, PBBKB & PAP.

“Kota Mataram Rp. 23 milyar lebih, Lombok Barat Rp. 18 milyar lebih, Lombok Utara Rp, 10 milyar lebih, Lombok Tengah Rp. 20 milyar lebih, Lombok Timur Rp. 22 milyar lebih, Sumbawa Barat Rp. 14 milyar lebih, Sumbawa Rp. 14 milyar lebih, Dompu Rp. 10 milyar lebih, Kabupaten Bima Rp. 11 milyar lebih dan kota Bima Rp. 10 milyar lebih,” rincinya.

Lebih jauh Gubernur NTB juga menjelaskan soal tidak terealisasinya beberapa program kegiatan maupun Hibah dan Bansos serta Program Aspirasi Dewan. Hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang disebabkan beberapa komponen pendapatan baik yang bersumber dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun terkait besaran Silpa TA 2018 sebesar Rp 95 miliar lebih adalah merupakan sisa belanja Earmark yang sudah ditentukan arah penggunaannya serta terhadap sisa anggarannya diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan.(TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button