Pemerintahan

Inspektorat NTB Genjot OPD Kembalikan Temuan LHP BPK

Mataram, Talikanews.com – Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB telah merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2018.

Mengacu dari LHP tersebut, ditemukan beberapa arah penggunaan uang daerah tidak sesuai alur sehingga harus dikembalikan. Atas sejumlah temuan supaya segera dituntaskan penyelesaiannya oleh Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat terhadap sejumlah rekomendasi temuan LHP BPK selama masa 60 hari.

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, menyampaikan sedang menggejot proses penyelesaian sejumlah rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK dengan terus update menyangkut pengembalian sejumlah uang yang menjadi temuan BPK tersebut.

“Kita terus update proses penyelesaian rekomendasi OPD yang menjadi temuan BPK tersebut dan mendorong penuntasannya sampai batas waktu yang ditetapkan,” ungkapnya Kamis (20/6).

Adapun OPD yang harus menuntaskan rekomendasi BPK tersebut yakni BPBD masih tersisa sekitar Rp339.535.127, Dinas Perdagangan sekitar Rp118.800.000, Dinas PUPR sekitar Rp911.802.066, RSJ tersisa Rp152.269.667, Dinas Dikbud tersisa Rp1.255.365.149. Sehingga total tunggakan yang masih tersisa adalah sebesar Rp2.777.778.010.

Menurutnya, untuk penuntasan penyelesaian tunggakan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BPK tersebut, sejumlah OPD ini sudah berkomitmen akan segera melakukan penyelesaian dengan membuat perjanjian penyelesaian pengembalian.

“Surat perjanjian ini akan disertai penyerahan jaminan berupa sertifikat asset yang dimilikinya. Dan ketika dilakukan proses pelunasan, maka sertifikat itu akan dikembalikan lagi,” tegasnya.

Ibnu menambahkan, sertifikat tersebut hanya sebagai jaminan hingga terbayarnya temuan sesuai nominal yang tertuang dalam LHP BPK. Jika dinyatakan lunas maka, boleh mengambil kembali apa yang dijadikan jaminan. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button