Nasional

Fraksi PDIP NTB Kritik Perencanaan Pajak Kendaraan Oleh Bappenda

Mataram, Talikanews.com – Fraksi-fraksi yang di di DPRD NTB, memberikan tanggapan atas jawaban gubernur terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada Kamis (20/6).

Dari 10 Fraksi yang ada, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P), yang langsung menanggapi, sedangkan Fraksi lainnya, hanya menyerahkan dokumen pandangan saja. Selaku jubir FPDIP, Ir Made Slamet langsung mengkritisi bahwa tidak rasionalnya perencanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan oleh Bappenda Provinsi NTB pada pelaksanaan APBD Pemprov NTB Tahun Anggaran 2018.

“Kalau lihat dari penerimaan PKB sebesar 107 persen tersebut, justru memperlihatkan ketidakmampuan atau ketidakpahaman Bappenda NTB dalam membuat perencanaan target penerimaan PKB dan BBNKB dengan rasional,” ungkapnya.

Akibat itu semua, FPDIP minta penjelasan. Menurutnya, meski penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melampaui target penerimaan PKB yakni sekitar Rp362 Milyar lebih, dan terealisasi sebesar Rp389 Milyar lebih, atau ada pelampauan target sebesar Rp26 Milyar lebih atau 107 persen, namun pelampauan target penerimaan ini menurut FPDIP bukan merupakan suatu prestasi.

“Itu kan disebabkan karena eksekutif melakukan penurunan target pada saat APBD Perubahan sebesar Rp20 Milyar dari target APBD murni sebesar Rp382 Milyar lebih dengan alasan bahwa kemampuan atau daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan baru mengalami penurunan pada saat pembahasan dengan anggara, saat itu kepala Bappenda oleh H Iswandi,” sentilnya. 

Akibat itu semua, FPDIP tidak menyetujui adanya penurunan target penerimaan pajak PKB dengan alasan melihat trend realisasi penerimaan PKB pada semester pertama sudah mencapai 49 persen lebih.

Alasan lainnya karena adanya kontradiktif penetapan target PKB dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan penjelasan eksekutif bahwa penurunan target PKB tersebut disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat.

Sesungguhnya lanjut politisi asal Mataram itu bahwa bukan hanya penerimaan PKB yang akan mengalami penurunan, namun penerimaan BBNKB yang seharusnya berdampak besar terhadap penurunan target karena obyek dominan dari BBNKB adalah objek kendaraan baru dimana memberikan kontribusi sebesar 98 persen.

Sedangkan BBM hanya memberikan kontribusi sebesar 2 persen, namun dalam APBD Perubahan, target BBNKB justru dinaikan sebesar Rp4 Miliar.

Dalam catatan, Penerimaan BBNKB ditargetkan sebesar Rp350 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp357 Miliar lebih atau 102 persen. Indikasi ini dikatakannya membuktikan bahwa kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru itu tidak mengalami penurunan karena realisasi penerimaan PKB maupun BBNKB melampaui target.

Berkaitan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp226 Miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp230 Miliar atau sebesar 102 persen. Sangat dibutuhkan penjelasan rincian terhadap masing-masing jenis bahan bakar seperti premium, pertalite, solar maupun pertamax. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button