Pemerintahan

Wabup Loteng Jawab Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Lombok Tengah Talikanews.com – Setelah mendengar pandangan umum fraksi –fraksi pada sidang hari selasa kemarin hari ini kamis (13/06) DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar sidang  lanjutan dengar penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan sidang kali ini di pimpin oleh Ketua DPRD Loteng H. Ahmad Puaddi, FT.SE di hadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri S.IP.

Dalam sidang tadi Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP menyampaikan pandangan pemerintah daerah  atas pandangan umum dan pertanyaan yang di mulai dari fraksi Partai Golkar terkait dengan salah satu komponen PAD yakni pendapatan retribusi yang capaian realisasinya hanya mencapai 59,02 persen.

“Hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa rendahnya capaian ini disebabkan oleh rendahnya capaian retribusi pelayanan kesehatan yang hanya sebesar 55,50 persen karena rendahnya realisasi klaim BPJS Non kapitasi, dimana target pendapatan yang bersumber dari klaim BPJS ini justru yang terbesar dibandingkan dengan yang bersumber dari pasien umum,” jawab Pathul Bahri.

Pathul Bahri juga menambahkan rendahnya capaian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terlambatnya pengajuan klaim oleh beberapa puskesmas, disamping proses verifikasi klaim oleh BPJS yang cukup rumit sehingga seringkali klaim gagal.

“Pengajuan klaim yang dilakukan secara online, terkadang menjadi kendala karena keterbatasaan jangkauan broadband server sehingga Puskesmas di beberapa wilayah kesulitan melakukan klaim,” ungkap Pathul Bahri.

Disamping itu lanjut Pathul Bahri  masih kurang optimalnya pengelolaan pendapatan lainnya seperti retribusi pelayanan pasar dengan capaian hanya sebesar 20,75 persen, lokasi parkir serta lemahnya penertiban terhadap petugas-petugas parkir dan tidak terealisasinya retribusi pengendalian menara telkom yang disebabkan belum diundangkannya ranperda hasil revisi perda nomor 5 tahun 2011 karena masih dalam proses evaluasi oleh kementerian dalam negeri, sementara tarif berdasarkan perda lama tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.

”Masih kurangya pengelolaan pendapatan lainya seperti pasar tempat dan tukang parkir juga tidak terealisasinya retribusi pengendalian menara telkom dan penjelasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi (PKB) dan Nasdem,” jawab Pathul Bahri.

Di lanjut dengan menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, terkait dengan adanya silva sebesar 58 milyar lebih Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP menjawab adanya silpa yang cukup besar tidak selalu menjadi indikasi lemahnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD.

“Memang silva ini disebabkan oleh adanya efisiensi belanja nilai ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, tentunya ini juga menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik. namun demikian kami akan tetap terus melakukan upaya yang lebih baik lagi, baik dari proses perencanaan dan pengganggaran sampai dengan tahap pelaksanaan apbd sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Wabup.

Sedangkan lanjut Wabup Loteng HL. Pathul Bahri S.IP terkait indikator makro terkini angka kemiskinan kabupaten Lombok Tengah turun menjadi 13,87 persen, angka pengangguran terbuka juga turun menjadi 3,08 persen sementara IPM naik menjadi 65,36 poin. indikator makro tersebut merupakan indikator dampak dari berbagai indeks-indeks pembangunan berbagai sektor.

“Ia terkait indikator makro terkini angka kemiskinan kabupaten Lombok Tengah turun juga angka pengangguran terbuka juga turun sementara IPM naik,” terang Pathul Bahri

Wabup Loteng HL.Pathul Bahri S.IP juga menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempertanyakan penggunaan dana tidak terduga senilai Rp.997.502.000.

“Pengguanan anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana alam yaitu rehabilitasi jembatan pemoles di Batujangkih sebesar Rp. 353.372.000 juga rehabilitasi jembatan Desa Pengengat sebesar  Rp.191.188.000 serta  pembangunan jembatan akibat tanah longsor di Dusun Emboan Desa Mangkung sejumlah Rp. 295.744.000 dan sebanyak Rp. 157.198.000 untuk bantuan penanggulangan bencana alam gempa bumi berupa pengadaan terpal bagi warga yang terdampak bencana,” terang Pathul Bahri.

Lanjut Pathul Bahri terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama sehingga pemerintah berusaha memberikan akses seluas luasnya kepada semua anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan melalui program-program yang sudah buat.

“Untuk dunia pendidkan pemerintah berusaha memberikan akses seluas luasnya kepada semua anak usia sekolah melaui program-program yang sudah buat,” jelas Pathul Bahri.

Sementara jawaban untuk fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) terkait dengan aset daerah Hotel Tastura dan Aerotel Praya, Pathul mengatakan pemerintah masih berupaya menyelesaikan proses pengelolaanya, penetepan pihak pengelola harus dilakukan secara cermat mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomis yang lebih optimal.

“Untuk saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan proses pengelolaanya secara cermat mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang untuk hasil yang lebih optimal,” ujar Pathul Bahri.
 
Sementara untuk jawaban dari pertanyaan Partai Demokrat terkait penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KEK pemerintah sudah memberikan beberapa pelatihan termasuk melaksanakan sertifikasi termasuk bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang sekalipun.

“Pemerintah sudah memberikan beberapa pelatihan termasuk melaksanakan sertifikasi termasuk bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang sekalipun,” jawab Pathul.

Pathul lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PBB) terkait pembangunan dan rehabilitasi akibat gempa dan korban Pasar Renteng.

“Pemerintah daerah telah membangun huntara dan pemberian stimulan lainnya untuk korban gempa sedangkan terkait dengan pasar renteng pemerintah daerah telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan berupa tali asih kepada para pedagang yang terdampak dan rencana pembangunan kembali pasar renteng akan dilaksanakan melalui APBN dengan anggaran sekitar 218 Milyar yang insyaallah akan direalisasikan pada tahun 2019 ini,’’ ujar Wabup Loteng

Sedangkan jawaban untuk Fraksi Nurani Perjuangan terkait dengan defisit non operasional.

“Defisit non operasional timbul karena adanya proses akuntansi yaitu penghapusan akun-akun aset yang menyebabkan nilai ekuitas menurun seperti penghapusan aset rusak berat dan penghapusan aset tak berwujud yang sudah digunakan lagi dan lain-lain,” jawab Pathul.

Dan terakhir Pathul menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem mengenai standar pemda dalam mengganggarkan belanja modal.

“Pemerintah daerah melakukan perencanaan belanja modal diawali dengan proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yang dicantumkan dalam rencana OPD. Selanjutnya penetapan rencana belanja dalam APBD yang mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,” tutup Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri S.IP.(TN-03)

Related Articles

Back to top button