Pemerintahan

Dewan Loteng Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018

Lombok Tengah, Talikanews.com – Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tadi di ruang sidang utama yang di pimpin oleh Ketua DPRD Loteng H. Ahmad Puaddi di hadiri oleh wakil Bupati Loteng HL. Pathul Bahri S.IP, Sekda Loteng HM. Nursiah, Forkopimda dan OPD Lingkup Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, (11/06).

Dalam pandangannya Fraksi Golongan Karya (Golkar) HL. Mas’ud S.Sos selaku Jubir mengatakan laporan keuangan merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat Lombok Tengah atas capaian dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama jangka waktu setahun 2018.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah kembali meraih predikat WTP sehingga ini menjadi pelecut untuk kita kembali bekerja dan meningkatkan kinerja kedepan namun dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban pengunaan APBD 2018 itu dinilai perlu,” ujar HL.Masud S.Sos.

Disamping itu ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah atas pencapaian PAD Loteng yang sesuai dengan target namun fraksi Golkar juga butuh penjelasan terkait semua capaian yang di raih Pemda Loteng dan Fraksi Golkar setuju untuk di bahas di tingakat lanjut.

“Fraksi Golkar apresiasi pencapaian PAD Loteng namun kami juga butuh penjelasan dan laporan terkait capaian itu,” terang HL. Mas’ud S.Sos.

Senada dengan yang di sampaikan Fraksi Gerindra L. Muhibban sebagai juru bicara juga mengapresiasi capaian Loteng yang kembali meraih WTP dan itu sebagai tolak ukur capaian dalam bekerja.

“Jangan hanya raihan predikat Wajar Tabpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolan uang daerah lantas kita berbangga diri, masih banyak yang harus di perhatikan pemerintah daerah mulai dari pendidikan, kesehatan dan masih banyaknya insfratruktur yang belum tertata maka dari itu perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah,” tegas L. Muhibban

Tak hanya itu lanjut politisi Gerindra ini menyarankan pemerintah daerah Lombok Tengah untuk perlunya pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan system Informasi Berbasis Elektronik untuk membendung kemungkinan-kemungkinan akan adanya kebocoran anggaran belaja dan pendapatan daerah.

“Kami Fraksi Gerindra menyarankan Pemda Loteng untuk memanfaatkan sistem informasi elektronik (e-Bageting) dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah,” ujar L. Muhibban.

Begitu juga tanggapan dari Fraksi PKB H. Hakam S.IP mengatakan laporan pertanggung jawaban merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 sebagai sarana evaluasi kerja baik eksekutif maupun legislatif selama 1 satu tahun anggaran.

“Laporan pelaksanaan APBD tahun 2018 merupakan sarana evaluasi kinerja baik eksekutif maupun legislatif dan saya lihat pemerintah daerah kurang memperhatikan tenaga honorer,” tegas H. Hakam S.IP.

Sementara dari Fraksi Demokrat Samsul Qomar selaku jubir berharap semua perda yang sudah di buat di jalankan jangan perda hanya dibuat sebagai barang koleksian atau barang antik.

“Ia kami berharap semua perda yang sudah di buat harus di jalankan jangan perda hanya sebagai bahan koleksi,” tutup Qomar.

Setelah semua Fraksi menyampaikan pandangan terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan menyetujui untuk dibahas tingakat lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. (TN-03)

Related Articles

Back to top button