Hukum & Kriminal

Akhirnya, Jaksa Tahan Mantan Kades Pengembur

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kejaksaan Negeri Praya menahan mantan Kepala Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah, M Supardi Yusuf pada Kamis (9/5).
Penahanan itu diduga lantaran tersandung tindak pidana korupsi Dana Desa mencapai Rp 800 juta.

“Hari ini kita kembali panggil untuk dimintai keterangannya. Dalam pemeriksaan kali ini Supardi Yusuf angsung ditahan karena berkas perkara dianggap sudah lengkap,”ungkap Kepala Seksi Intelejen Feby Rudy Purwanto, SH.

Dia mengatakan hari ini memang agendanya untuk pemeriksaan sekaligus penahanan terhadap tersangka Supardi Yusuf mantan Kades Pengembur yang tersandung tindak pidana tikipor Dana Desa dan semua berkasnya sudah lengkap.

“Ia memang Kejaksaan hari ini sudah menahan saudara Supardi Yusuf tekait dengan tindak pidana tipikor Dana Desa,” terang Feby Rudy Purwanto, SH.

Feby menegaskan tersangka Supardi Yusuf di kenakan Primer Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan 3 UU NO. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tt Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidair. Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan 3 UU NO. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman pidana kurungan sekitar 15 tahun.

Yang jelas, dalam pengelolaan Keuangan Anggaran Dana Desa (ADD) / Dana Desa (DD) Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Loteng Tahun 2017 berdasarkan surat perintah penahanan No. Print-596/P.2.11/Efd.1/05/2019 tanggal, 09 Mei 2019.

Sementara kuasa hukum Supardi Yusuf yakni Jurnalis, SH mengatakan ia memang semua sudah berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terkait dengan pasal yang dikenakannya akan dilihat saat di pengadilan.

“Semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku namun untuk pasal yang di kenakannya nanto kita lihat di pengadilan,” tutup Jurnalis, SH Kuasa Hukum Supardi Yusuf. (TN-03)

Related Articles

Back to top button