Pemerintahan

Sidang Paripurna Gabungan Komisi Tanggapi LKPJ Pemda

Lombok Tengah, Talikanesw.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna penyampaian laporan gabungan komisi terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2018 yang sebelumnya disampaikan oleh Pemda Lombok Tengah.

Juru bicara gabungan komisi, M Tahuid menyampaikan bahwa, dalam melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah ini, gabungan komisi telah mempelajari laporan tindak lanjut keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2018 tentang rekomendasi DPRD Lombok Tengah, terhadap LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2017 yang telah disusun oleh Pemda.

“Hal ini penting kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemda telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah ditetapkan oleh DPRD,” ungkap M Tauhid menyampaikan laporannya dalam sidang paripurna yang digelar, Senin kemarin (29/4).

Disampaikan juga, gabungan komisi berkeyakinan bahwa Pemda telah berupaya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. Oleh karenanya, gabungan komisi menyampaikan apresiasi kepada Pemda atas berbagai upaya yang telah ditempuh guna perbaikan penyelenggaraan Pemda, meskipun masih terdapat beberapa program tindak lanjut yang dinilai belum optimal dilakukan.

“Sehingga kami berharap Pemda dapat menindaklanjutinya dan kami minta kepada Pemda agar berbagai upaya positif yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan sehingga data yang tersajikan merupakan data yang berkesinambungan dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Dia juga menambahkan, pembahasan LKPJ anggaran 2018 diawali dengan pembahasan di tingkat komisi bersama dengan OPD mitra kerja Komisi. Hasil pembahasan di tingkat Komisi tersebut selanjutnya dibahas kembali pada rapat gabungan komisi yang merupakan representasi dari unsur-unsur Komisi. Dimana ada beberapa hasil pembahasan yang disampaikan diantaranya terkait dengan tekhnis penyusunan LKPJ.

“Hasil pembahasan di tingkat Komisi tersebut selanjutnya dibahas kembali pada rapat gabungan komisi,” terang M Tahuid.

Lanjut dia mereka memandang bahwa penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

“ Dari aspek materi, gabungan komisi masih melihat beberapa SKPD tidak mencantumkan permasalahan dan solusi. Padahal ketika pendalaman yang dilakukan oleh masing-masing Komisi, justru SKPD menyampaikan berbagai keluhan yang dapat dipandang sebagai permasalahan yang dihadapi oleh masing- masing SKPD,” terangnya.

Politisi Gerindra itu juga menyampaikan, jika tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021. Walaupun di dalam dokumen LKPJ masing-masing SKPD telah menyampaikan capaian indikator kinerja, namun Gabungan Komisi belum dapat melihat sejauhmana indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD telah tercapai dengan intervensi anggaran pada APBD Tahun 2018.

“Untuk itu, sebagai bahan perbaikan kita bersama, DPRD merekomendasikan agar dalam setiap penyampaian LKPJ, juga disampaikan pula capaian indikator kinerja secara akumulatif sehingga progres capaian RPJMD dapat lebih terukur setiap tahunnya,” imbuh M Tahuid

Lebih jauh, rekomendasi yang diberikan kepada Pemda salah satunya yakni dalam penetapan target pendapatan agar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki terutama yang bersumber dari retribusi daerah, dan menyusun kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Dalam hal ini Pemda diminta untuk lebih tegas dalam mengevaluasi capaian target PAD yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar melakukan review terhadap Perbup Nomor 36 tahun 2013 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat, terutama terkait pengelolaan retribusi pasar oleh Pemerintah Kecamatan. (TN-03)

Related Articles

Back to top button