Politik

Sebesar Rp 1,1 Miliar Dana Banpol Tak Bisa Dipertanggungjawabkan Parpol

Mataram, Talikanews.com – Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB mengumpulkan pengurus Partai Politik untuk meminta pertanggungjawaban terhadap dana bantuan politik (Banpol) bagi partai politik bersumber dari hibah pemerintah provinsi.

Pemanggilan itu karena munculnya resume LHP BPK RI bahwa, adanya temuan sebesar Rp 1,1 Miliar lebih Banpol itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk administrasi oleh Parpol.
Kepala Bakesbangpoldagri, Dr HL Syafi’i menyampaikan, hasil temuan BPK terhadap Parpol ini akan disampaikan oleh inspektorat. Hal ini berdasarkan hasil audit tahun 2018, tentunya jadi catatan untuk penerimaan hibah tahun 2019.

“Jangan sampai dianggap biasa atau sepele, karena sebelum hasil audit ditindaklanjuti maka akan jadi hutang Parpol,” ungkapnya Selasa (2/4).

Dia memaparkan, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menerima sebesar Rp 239,634,700, yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 78,656,200. Sedangkan yang belum didukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp 160,895,000.

“Ada kegiatan pembekalan calon anggota legislatif dan rakornas belum lengkap denga daftar hadir peserta dan nota faktur sebesar Rp 160 juta dan belanja keperluan ATK tidak dilengkapi stempel,” paparnya.

Kemudian dana untuk Partai Gerindra yang akan dipertanggungjawabkan sebesar Rp 319,064,400. Yang sudah ada pertanggungjawaban sebesar Rp 98,740,176, yang belum didukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp 207,797,000. Itu semua masuk biaya rapat koordinasi, konsolidasi, sosialisasi tanpa daftar hadir dan tanpa laporan sebesar Rp 99,497,000. Tidak hanya itu, ada turnamen sepak bola dan lainnya tanpa laporan dokumen sebesar Rp 74 juta lebih juga pembayaran honor pegawai selain tenaga administrasi sekretariat sebesar Rp 34 juta lebih.

Untuk PDIP dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 260,307,600. Dari jumlah itu yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 219,687,650. Belum didukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp 40,619,950,- dengan rincian sosialisasi untuk pembayaran catering tidak dapat diyakini karena kegiatan dilaksanakan di hotel sebesar Rp 40 juta lebi dan nota pembelian ATK sebesar Rp 619 ribu lebih.

Giliran Partai Golkar dengan jumlah dana dipertanggungjawabkan sebesar Rp 442,571,246,- yang sudah ada pertanggungjawaban sebesar Rp 342 juta lebih, sisa belum dilengkapi dukungan Rp 100 juta lebih.

“Ada untuk kegiatan pendidikan politik Rp 15 juta lebih, juga biaya rapat internal sebesar Rp 30 juta lebih dan perjalanan dinas, dimana tiket dan boarding pass tidak lengkap SPPD tanpa stempel jumlah Rp 54 juta lebih,” ujar dia.

Partai Nasdem dana yang diterima sebesar Rp 189,602,400,- yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 179 juta lebih. Belum dilengkapi bukti dukungan sebesar Rp 10 juta lebih, rincian rapat internal tanpa notulen sebesar Rp 3 juta lebih dan perjalanan dinas tiket pesawat tanpa faktur hotel sebesar Rp 7 juta lebih.

Bagi PKS, jumlah dana diterima sebesar Rp 247 juta lebih, yang sudah dipertanggungjawabkan Rp 73 juta. Sedangkan yang belum dilengkapi bukti sebesar Rp 174 juta lebih, rincian kegiatan workshop sebesar Rp 162 juta dan konsumsi rapat internal partai sebesar Rp 12 juta.

Untuk PPP sebesar Rp 237,113,600,- yang sudah dipertanggungjawabkan Rp 179 juta lebih, belum didukung bukti Rp 157 juta lebih.

“Nah untuk PAN sendiri dana diterima Rp 234 juta lebih, sudah dilaporkan disertai pertanggungjawaban Rp 233 juta lebih. Artinya sekitar Rp 1 juta belum bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Syafi’i menambahkan, dana yang diterima Partai Hanura sebesar Rp 254,981,009,- yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 184 juta lebih, sedangkan yang belum Rp 64 juta lebih, untuk perjalanan dinas dalam rangka rakernas, deklarasi damai dan lainnya.

Partai Demokrat menerima dana sebesar Rp 366,802,800,- yang bisa dipertanggungjawabkan Rp 366,802,800. Sedangkan yang belum bisa dipertanggungjawabkan Rp 118 juta lebih. Rincian workshop, sewa terop, kursi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp 15 juta lebih dan kegiatan lainnya.

Terakhir dana diterima bagi PBB sebesar Rp 167 juta lebih, yang sudah dipertanggungjawabkan Rp 79 juta, sedangkan yang belum Rp 87 juta lebih.

“Yang jelas, masih ada Parpol yang menggunakan Banpol untuk kegiatan yang bukan termasuk pendidikan politik seperti pemberian sumbangan, turnamen bola, penyaluran daging korban,” tutupnya.

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibu Salim menegaskan, dana yang dianggap kerugian negara itu wajib dikembalikan karena sudah menjadi temuan BPK. Pengembalian paling telat selama 60 hari, bisa dalam bentuk uang chase dan cicilan.

“Terhadap laporan yang kekurangan administrasi segera dilengkapi, jika hilang seperti boarding pass supaya buatkan surat keterangan dari pihak airline.Setelah LHP diterima silahkan ditindaklanjuti,” tegas dia.

Ibnu Salim menjelaskan, terhadap batuan yang belum didukung bukti pertanggungjawaban dengan ketentuan yang berlaku sesuai PP nomor 5 tahun 2009, Permendagri nomor 36 tahun 2018 dan Peraturan BPK RI nomor 2 tahun 2015. Parpol tersebut harus kembalikan atau lengkapi dokumen. (TN-04)

Related Articles

Back to top button