Pemerintahan

Dewan Jelaskan Ranperda Perlindungan Mata Air Ke Pemerintah Daerah

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng kembali lanjutkan sidang paripurna penyampaian penjelasan Hasil pembahasan Ranperda Perlindungan Mata Air yang di usulkan Komsi III DPRD Lombok Tengah dengan 7 kali masa sidang yang di gelar, Senin (01/04)

Sidang Paripurna ini di buka oleh Ketua DPRD Lombok Tengah H. Achmad Fuaddi, FT dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP beserta kepala dinas SKPD lingkup Lombok Tengah dan Forkopimda, di gedung utama ruang sidang DPRD Loteng.

Pimpinan Komisi III H.M. Mayuki, S.Ag mengatakan setelah melalui proses yang panjang dan pengkajian yang cermat komisi III DPRD Lombok Tengah memandang penting untuk membuat regulasi tentang perlindungan mata air sehingga kebutuhan akan air sangat penting maka untuk itu perlu adanya aturan sebagai payung hukum untuk melindungi Mata Air dengan di terbitkannya Perda.

“Mengingat akan pentingnya pemanpaatan mata air kiranya perlu kita tebitkan perda sebagai payung hukum untuk menjaga sumber mata air yang ada demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Lanjut Mayuki tiap tahun aktifitas warga masyarakat di sekitar lokasi mata air tiap semakin meningkat juga di tambah populasi penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan air semakin banyak terlebih di musim kemarau tentu akan terasa dampak kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Populasi pertumbuhan penduduk bertambah jadi secara tidak langsung pemanfaatan mata air pun ikut bertambah,” jelas Mayuki.

Bukan hanya itu saja Politisi PPP ini pun menegaskan dengan mengatakan berdasarkan pasal 33 UUD 45 bumi air dan kekayaan yang menguasai hajat hidup orang bayak di kuasai negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu untuk amanat dari UUD 45 ini menjadi landasan kita untuk melanjutkan semangat dari pasal 33 UUD 45 tersebut sehingga Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah membuat regulasi hukum yang jelas dengan pengkajian yang dalam dan cermat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan bentuk hukum tetap berupa Ranperda.

Di akhir sidang Mayuki menyampaikan Ranperda Perlindungan Mata Air ini telah di buat dengan struktur yang terdiri dari 17 Bab dan 37 Pasal dengan rincian bab 1 ketentuan Umum diatur dalam pasal 1-3, Bab II Ruang Lingkup diatur dalam pasal 4, Bab III Upaya Perlindungan Mata Air dalam pasal 5-18, Bab IV kuantitas dan kualitas mata air di atur dalam pasal 19.

Selanjutnya Komisi III DPRD Lombok Tengah berharap Ranperda usul dari komisi III ini segera di kaji dan dicermati untuk selanjutnya bisa dijadikan Perbub dan dokumen resmi telah kita serahkan sesuai dengan No.045 :/49/Dprd /29-03-2019.

“Mudah-mudahan Ranperda usul dari Komisi III ini segera di kaji dan dicermati untuk selanjutnya bisa dijadikan Perbub,” harap Mayuki. (TN-03)

Related Articles

Back to top button