Daerah

Polemik Pembagian Rastra, Kadisos di Nilai Cuek, Forum Kades Geram

Lombok Tengah, Talikanews.com – Belum kelar permasalahan BDT penerima Rastra (Beras Sejahtera) yang dianggap masih bermasalah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah memanggil semua Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikan persoalan BDT (Basis Data Terpadu) yang dianggap tidak tepat sasaran dan memberikan arahan tehknis penyaluran Rasta, ini dilakukan tadi pagi di Ruang Rapat Tastura I, Kantor Bupati Lomboj Tengah, Sabtu (09/03).

Pada pertemuan itu Ketua FKD Lombok Tengah, Sahim mengatakan, persoalan yang timbul di Rastra ini adalah akibat dari tidak validnya data penerima bantuan rastra dan dianggap sebagian penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Persoalan itu timbul akibat dari data penerima bantuan tidak tepat sasaran, sehingga kami selaku pemerintah desa di jadikan obyek kesalahan,” terangnya.

Sahim juga menambahkan sejak 2017 pihaknya mengaku telah berusaha memperjuangkan perbaikan data BDT itu supaya penyaluran Rastra tepat sasaran namun data BDT yang keluar tetap sama sementara jika dibagi rata, akan menjerat kepala desa dalam persoalan hukum.

“Banyak warga kaya yang menerima dan jika kami berikan itu masyarakat miskin akan menyalahi, kita bisa di politisir oleh lawan politik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Selebung Agus Kusuma Hadi memprotes sikap Kadis Disos Baiq Sri Hastuti yang mengatakan tidak mempermasalahkan jika desa tidak mau terima Rastra, sikap kadis itu dinilai sangat tidak berpihak dan peduli terhadap persoalan yang dihadapi kepala desa.

Semetara Kepala Desa Semoyang meminta Pemkab Lombok Tengah memberikan perlindungan hukum dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai perlindungan hukum jika ada kepala desa yang membagi rata Rastra.

“Kami minta perlindungan hukum ke pemda jika kami membagi rata rasta,” tuturnya.

Menanggapi hal itu Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah, meminta semua kepala desa untuk menunjukkan komitmen dalam melakukan validasi data penerima Rastra yang artinya bisa diganti penerima jika penerima bantuan sudah tidak layak mendapatkan lagi dan tentunya jangan sampai melebihi kuota yang sudah ada.

“Bisa kita perbaiki data BDT jika penerima sudah tidak layak menerima (kaya) dan juga jangan sampai melebihi dari kuota yang sudah ada,” jelas Nursiah.

Sisi lain Nursiah meminta maaf atas sikap Kepala Dinas Sosial, dimana menurutnya mungkin tujuan bukan tidak peduli namun mungki ada perbedaan cara menafsirkan tapi pihak Disos juga dalam persoalan ini harus responsif, sehingga data bisa cepat diakses oleh pemerintah desa. Karena bagaimanapun SIKS-NG harus segera diktifkan.

“Terkait dengan ucapan Disos mungkin tujuanya baik namun karna kita berbeda cara menafsirkan jadi kita juga menilainya berbeda,” ujarnya.

Mengenai usulan penerbitan SK Bupati sebagai payung hukum pembagian Rastra,” Pemda Loteng tidak menyetujui karena sistim bagi Rastra tidak sesuai dengan pedoman pembagian rastra dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam pembagian Rastra karena itu sudah menjadi aturan baku pemerintah pusat,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button