DPRD NTB Miris IPP NTB Urutan 29
Mataram, Talikanews.com – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB pada urutan ke-29 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Hal itu membuat wakil ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono merasa miris dan sebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di daerah melempam dalamembangkitkan prestasi kepemudaan.
Politisi Demokrat itu mengatakan, dari 10 kabupaten/kota yang ada, sangat berharap setidaknya ada 3 daerah yang peduli terhadap kepemudaan. Sehingga,, perlu di dorong Di as Pemuda dan Olahraga supaya sosialisasi pentingnya bangkitkan IPP tersebut.
Dia mengaku, kalau mengacu pada program Gubernur saat ini yang melanjutkan program Gubernur sebelumnya dengan berbagai macam program, sangat Optimis seperti indikator IPP yakni kesehatan, pendidikan, lapangan kerja , kesempatan kerja, partisipasi, kesetaraan jender, dan diskriminasi sukses.
“Kalau kita lihat program Zul-Rohmi, pendidikan gratis keluar negeri sudah berjalan. Mestinya, SKPD terkait dan KNPI harus jeli bangun komunikasi,” ungkapnya Jum’at (22/2).
Bicara Kepemudaan, KNPI jangan melempam, harus kokoh perjuangkan pemuda, kalau alasan anggaran, organisasi seperti KNPI ada pengecualian bisa mendapatkan anggaran tiap tahun itu disebabkan tugas KNPI dianggap penting.
“Jangan terpengaruh dengan dualisme kepemimpinan, mari bicara bagaimana bangun pemuda di NTB,” kata dia.
Menurut Kasdiono, kalau IPP tinggi jelas berpengaruh terhadap marwah daerah. Oleh sebab itu, diharapkan Dispora segera sosialisasi IPP, undang Kementerian, jangan terlambat peroleh informasi bahwa Bapenas sudah launching IPP yang memunculkan NTB pada urutan 29.
“Padahal program kepemudaan itu tersebar di 21 SKPD, jika semua SKPD ini benar-benar urus pemuda, tidak akan ada pengangguran ditataran pemuda,” cetusnya.
Kasdiono berharap, semua program kepemudaan itu dibawah koordinasi Dispora dan Dinas lainnya karena sudah diatur dalam Perda dan sesuai amanat PP nomor 18 tahun 2016, tentang tugas fungsi perangkat daerah.
“Yang perlu diatasi saat ini jangan sampai ada pengangguran, utamakan kesehatan dianggap masih perlu ditingkatkan. Kalau diskriminasi tidak terlalu kelihatan,” ujarnya.
Terpenting lanjutnya, bagaimana caranya supaya IPP dan Daerah layak pemuda bisa digalakkan di NTB. Jangan sampai kalah dengan Provinsi Banten yang memiliki 8 kabupaten/kota namun sudah bisa bentuk 3 daerah IPP dan layak pemuda.
“Kita sudah launching IPP itu tahun 2017, sesuai UU 40 tahun 2009. Malah kita itu masuk 10 besar Provinsi sudah melahirkan Perda IPP, harus bangga pada DPRD namun hal itu tidak dijalankan,” keluhnya.
Dia sangat ingin galakkan partisipasi pemuda, karena kedepan banyak akan dihadapi seperti bonus demografi berakibat luas, bisa jadi musibah, bisa juga kemajuan tergantung bagaimana mampu melihat peluang.
“Peran kabupaten/kota masih minim, mari dorong buat regulasi tentang kepemudaan itu,” tutupnya. (TN-04)
