Daerah

BPD Itu DPRnya Desa, Kades Harus Akur

Mataram, Talikanews.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Provinsi NTB, Dr H Ashari menyampaikan, Dana Desa (DD) untuk NTB tahun 2019 mengalami penambahan sebesar Rp 1,18 Triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 909 Miliar.

Dana tersebut akan dikucurkan ke 995 Desa yang ada di NTB, dengan skala prioritas berdasarkan peraturan menteri desa nomor 16 tahun 2018 mencakup empat item yakni, untuk bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kesejahteraan.

“Ini sudah diatur pengalokasian penggunaan DD, sehingga diharapkan kepada pemerintah desa supaya akur dengan tokoh masyarakat, terutama BPD. Karena BPD adalah mitra kerja ibaratnya DPR di Desa,” ungkapnya Kamis (14/3).

Dia menegaskan, kalaupun sudah ditetapkan skala prioritas penggunaan DD itu. Pemerintah Desa disarankan agar anggarkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa.

Begitu halnya DD itu diwajibkan intervensi modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebanyak 10-20 persen dari jumlah DD.
Bicara Bumdes lanjut Ashari, dari 995 desa, sebanyak 800 desa sudah memiliki Bumdes. Akan tetapi, dari jumlah itu hanya 400 Bumdes yang dinyatakan aktif. Mestinya, keberadaan Bumdes bisa meningkatkan perekonomian masyarakat jika mampu dikelola dengan baik.

“Makanya, buatlah kebijakan yang responsip kepada masyarakat, harus sesuai peraturan desa perdes yang ada, tidak hanya mengandalkan ego dalam menentukan kebijakan itu,” kata dia.

Bagaimana dengan temuan penggunaan DD tahun 2018 dari catatan Dinas? Ashari mengaku, secara umum bagus, kalaupun ada beberapa desa yang melaporkan arah penggunaan DD secara fiktif, namun tidak banyak seperti terjadi di Loteng dan Sumbawa.

“Bisa kita bilang, progres DD tahun 2018 bagus, diangka 100 persen selesai tahap III. Kalau pun ada beberapa desa yang kurang, namun tidak begitu prinsip. Kadang tidak melaksanakan laporan progres karena ada proses hukum terhadap kepala desa seperti yang terjadi di desa di Lombok Utara,” ujar dia.

Untuk tahun 2019, Ashari berharap pencairan DD cepat terealisas, jika masing-masing desa sudah membuat Perdes. Karena, syarat ditransfer dari rekening KPN ke Kabupaten, harus ada Peraturan Bupati kemudian turunan hingga Perdes.

Disinggung soal, banyaknya Kades terjerat hukum karena salah menggunakan DD? Ashari sedikit geram dan mengatakan, itu kasuistis atau tidak banyak seperti yang disampaikan.

“Begitu juga soal desa yang berikan laporan fiktif, tidak banyak,” paparnya.

Yang jelas, diharapkan kepada semua kepala desa agar melibatkan masyarakat dalam penggunaan anggaran, terlebih BPD.

“Jangan dianggap BPD bukan mitra, mereka ibarat DPRnya desa,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button