Daerah

Ashari Minta Kades Tidak Sembarang Main SP

Mataram, Talikanews.com – Maraknya kepala desa terpilih main keluarkan surat peringatan (SP). Bahkan sampai pemecatan kepada staf atau aparatur desa tanpa memandang penting tata cara, membuat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) Provinsi NTB, Dr H Ashari angkat bicara.

Dia menyampaikan, kewenangan pemecatan aparatur pemerintahan desa ada di tangan Kepala Desa. Hanya saja, harus mengacu pada tata cara yakni, kepala desa memanggil staf yang dianggap telah melakukan kesalahan untuk di ingatkan.

“Kalau sudah sampai 3 kali di ingatkan, diberikan masukan untuk berubah, lantas masih melakukan kesalahan yang sama apalagi bersifat fatal, wajar di pecat,” ungkapnya Kamis (14/2).

Kalau demikian, ada interval atau jarak waktu dalam konteks yang sama sebelum mengambil sikap pemecatan itu.

“Pemecatan semaksimal mungkin jangan gunakan ego atau kekuasaan. Artinya kesalahan fatal bagi staf baru boleh dilakukan,” kata dia.

Mestinya lanjut Ashari, kepala desa melakukan pembinaan yang konstruktif terhadap staf jika melakukan kesalahan. Bila perlu, kepala desa memiliki catatan khusus terkait kesalahan staf sebelum memecat.

“Jangan sampai terjadi seperti di Lombok Tengah, ada Kades pecat Kepala Dusun, ketika digugat melalui jalur hukum, kades bersangkutan kalah, yang di menangkan adalah kepala dusun,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Dewan NTB itu menempatkan, surat peringatan (SP) itu harus jelas, tidak sembarang mengeluarkan SP, artinya punya interval waktu.

“Selama ini, kami selalu sosialisasi agar para Kades jalankan aturan dan staf juga bekerja sesuai tuntutan aturan itu,” paparnya.

Bagaimana ketika Kade membuat pengangkatan staf atau aparatur desa melalui panitia seleksi (Pansel)? Bagi dia, keberadaan Pansel utuh menjaring calon staf yang berkualitas, sehingga apa yang menjadi hasil Pansel seyogyanya di ikuti oleh kepala desa.

Kalau pun saja, kepala desa akan menggunakan hak kewenangan, sehingga sedikit mengabaikan hasil Pansel dengan mengangkat nilai nomor urut kedua atau ketiga, ditegaskannya harus ada alasan dan pertimbangan dengan memberikan alasan jelas, tidak sembarang main tunjuk.

“Sebelum kades memilih lain, harus berikan alasan tepat kenapa pilih yang lain, tidak mengambil sesuai hasil pansel, supaya masyarakat mengetahui alasan dipilihnya nomor urut kedua atau ketiga itu,” tutupnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button