Pemerintahan

Gubernur NTB: Parlemen Akan Powerfull Jika BAKN Maksimal

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Jajaran BAKN, Ir. Andreas Eddy Susetyo dan rombongan diterima Gubernur di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (12/2).

Kedatangan jajaran BAKN itu untuk membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara. BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Dr Zul dukungan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kehadiran jajaran BAKN ke NTB tersebut merupakan hal positif, apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu. Menurutnya, BAKN merupakan salah satu institusi yang luar biasa.

“Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal dan optimal,” ungkapnya.

Ia yakin dan optimis, dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik. Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi. Sehingga, komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.

Ketua BAKN Ir. Andreas Eddy Susetyo menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu, potensi potensi kerugian negara, bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti,” kata dia.

Hal lain lanjutnya dengan melihat ke depan, apa yang perlu diperbaiki. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri. Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun katanya, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat.

“Karena kita di BAKN itu salah satunya memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button