Daerah

Beralasan Kamtibmas Pemilu, Rapat Pergantian Nama BIL Ditunda

Mataram, Talikanews.com – Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, mengeluarkan surat undangan rapat pembahasan penamaan baru Bandara Internasional Lombok (BIL).

Surat nomor 005/111/II/BKBPDN/2019 yang ditanda tangani HL Syafi’i yang mestinya akan berlangsung Senin (11/2) ditunda beralasan demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Setelah kita kaji dan masukan berbagai pihak. Kami pastikan untuk ditunda demi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019,” ungkap Kepala Bakesbangpoldagri NTB, HL Syafi’i, Minggu (10/2).

Syafi’i menjelaskan, menunjuk pada undangan Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tanggal 8 Februari 2019, Nomor : 005/111/II/BKBPDN/2019, perihal undangan dalam rangka menyikapi telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor KP 1421 Tahun 2018 Tentang Perubahan Nama Bandar Udara Internasional Lombok menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Dia mengaku , saat ini instansinya hanya bertugas memfasilitasi masyarakat untuk mencari jalan keluar atas rencana pergantian nama bandara itu dalam terselenggaranya kondisi Kamtibmas.

Dimana, yang akan menentukan apakah bandara akan diganti nama atau tidak merupakan tokoh-tokoh, di dalamnya juga ada unsur Forkompinda beberapa Kabupaten/Kota, tokoh dan LSM.

“Dalam pertemuan yang sebenarnya dihajatkan namun ditunda, misalnya tidak ada yang sepakat, jelas Bakesbangpoldagri akan membuat notulen rapat kemudian disampaikan ke pimpinan daerah diteruskan ke Kemenhub,” tuturnya.

Yang jelas lanjutnya, Bakesbangpoldagri tidak berani memaksakan apa yang di inginkan oleh masyarakat terlebih semua ini demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena, kalau mengacu pada bunyi SK Kemenhub itu, pemerintah daerah diberikan kesempatan selama 6 bulan pasca diterbitkan SK untuk dirembuk tataran masyarakat.

Jika Kesbangpoldagri tidak melaksanakan perintah aturan tersebut, sama saja melanggar aturan sehingga, mau tidak mau Kesbangpoldagri mengundang tokoh-tokoh dan unsur Forkompinda untuk mencari solusi.

Intinya lanjut Syafi’i, tergantung dari kesepakatan masyarakat, mana yang terbaik demi terlaksananya Kamtibmas di NTB.

Pendiri LSM Kasta NTB, Muhanan yang menerima undangan mengaku, penundaan ini menurutnya sangat memalukan, seolah-olah plin plan dan sembrono dalam mengeluarkan edaran karena alasan penundaannya tidak jelas.

“Apakah takut didemo atau ada tekanan politik dari hantu,” tutupnya.(TN-04)

Related Articles

Back to top button