Daerah

Senin Penentuan Nama Baru BIL Dibahas, Ini Jawaban Kesbangpol NTB

Mataram, Talikanews.com – Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, mengeluarkan surat undangan rapat pembahasan penamaan baru Bandara Internasional Lombok (BIL).

Adanya surat nomor 005/111/II/BKBPDN/2019 yang ditanda tangani HL Syafi’i yang akan berlangsung Senin (11/2) kembali memanas.

Dimana pendiri LSM Kasta NTB, Muhanan yang menerima undangan tersebut angkat bicara. Dia menyampaikan, dalam melakukan perubahan nama sesuai SK Kemenhub yang tiba-tiba terbit tanpa ada pembahasan dianggap teledor kata lain, mengundang polemik di masyarakat.

Oleh sebab itu, Kasta NTB tidak berharap jika Pemerintah Provinsi melaksanakan pergantian nama BIL menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Dimana, langkah itu akan mengundang reaksi yang jauh lebih berpotensi konflik di bumi tatas tuhu trasna.

“Apalagi rapat itu akan melibatkan masyarakat Loteng, jelas terjadi perdebatan ditataran Masyarakat Lombok Tengah sendiri,” ungkapnya, Minggu (10/2).

Sapaan Arnand Gibes itu menegaskan, semua orang mengetahui bagaimana Lombok Tengah susah mulai bangkit, adem-ayem pasca terbitnya SK Kemenhub beberapa bulan lalu, lantas kembali diungkit seakan membuat perdebatan baru ditataran masyarakat.

“Ingat, Loteng sedang mulai bangkit dengan desa wisatanya dan sudah mulai lupa akan nama bandara tapi sekarang Pemprov malah akan segera menetapkan. Ini akan menjadi kendala bagi wisatawan yang datang ke NTB karena melihat ketidak nyamanan atas konflik masyarakat tentang nama bandara,” kata dia.

Terkait hal itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, HL Syafi’i menyampaikan, Instansinya hanya bertugas memfasilitasi masyarakat untuk mencari jalan keluar atas rencana pergantian nama bandara itu dalam kondisi Kamtibmas.
Dimana, yang akan menentukan apakah bandara akan diganti nama atau tidak merupakan tokoh-tokoh, di dalamnya juga ada unsur Forkompinda beberapa Kabupaten/Kota, tokoh dan LSM.

“Kalau dalam pertemuan nanti tidak tidak ada yang sepakat, jelas Bakesbangpoldagri akan membuat notulen rapat kemudian disampaikan ke pimpinan daerah diteruskan ke Kemenhub,” tuturnya.

Yang jelas lanjutnya, Bakesbangpoldagri tidak berani memaksakan apa yang di inginkan oleh masyarakat terlebih semua ini demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena, kalau mengacu pada bunyi SK Kemenhub itu, pemerintah daerah diberikan kesempatan selama 6 bulan pasca diterbitkan SK untuk dirembuk tataran masyarakat.

Jika Kesbangpoldagri tidak melaksanakan perintah aturan tersebut, sama saja melanggar aturan sehingga, mau tidak mau Kesbangpoldagri mengundang tokoh-tokoh dan unsur Forkompinda untuk mencari solusi.

“Jika pada rapat, masyarakat menolak maka itu yang akan kami sampaikan. Sebaliknya jika menerima, juga akan disampaikan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

Intinya lanjut Syafi’i, semua ini tergantung dari kesepakatan masyarakat, mana yang terbaik demi terlaksananya Kamtibmas di NTB.

Sebelumnya, banyak masyarakat Lombok Tengah menolak rencana pergantian nama bandara itu yang langsung melakukan aksi penolakan ke DPRD NTB. Disatu sisi, para anggota DPRD NTB juga mendukung pergantian tersebut lantaran NTB memiliki pahlawan. (TN-04)

Related Articles