Hukum & Kriminal

Tanpa Kaki Sebelah, Orang Tua Dan Kuasa Hukum IS Minta Penangguhan Penahanan

Mataram, Talikanews.com – Kuasa hukum dan ayah kandung, tersangka IS alias Irman Sasmi yang telah empat hari mendekam di ruang tahanan Polres Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tahan lantaran merendahkan Presiden Jokowi dan melakukan ujaran kebencian di Facebook miliknya.

Hal itu membuat kuasa hukum dan ayah kandung IS mendatangi Mapolres Mataram menggunakan tongkat karena cacat kaki sebelah, guna minta penangguhan penahanan atau tahanan kota.

“Kami datang tanpa kaki sebelah hanya minta kepada aparat penegak hukum supaya membebaskan anak saya,” ungkap orang tua IS bernama Saidi, di Mapolres Mataram, Jum’at (25/1).

Dia mengaku sangat sedih atas kondisi anaknya (IS,red) dan mengakui bahwa apa yang dilakukan anaknya itu memang bersalah telah menghina atasan yakni kepala negara bapak Presiden Joko Widodo.

“Sebagai orang tua, saya minta maaf kepada bapak presiden,” kata dia sambil menangis menegaskan anaknya ditangkap saat dirinya berada di rumah tanpa ada surat pemberitahuan penangkapan bikin dirinya kaget.

Kuasa hukum yang tergabung dalam Aliansi Advokat Nusantara, Muhanan alias Gibes menyampaikan bahwa, kedatangan bersama tim kuasa hukum untuk meminta kepada aparat kepolisian supaya IS diberikan penangguhan penahanan.

“Kami ajukan surat penangguhan penahanan, selanjutnya menunggu keputusan Kapolres sambil menunggu hasil BAP yang belum diterimanya,” ujar dia.

Alasan ajukan penangguhan yakni, IS umurnya masih muda, orang tua kurang sehat dan sangat dibutuhkan. Dirinya menjamin IS tidak akan melarikan diri.

“IS sudah jadi tersangka sejak Sabtu malam informasi penyidik,” katanya.

Menurutnya, mengacu pada UU ITE, belum jelas siapa yang menimbulkan perpecahan, siapa yang dirugikan dan siapa yang melaporkan.

Senada disampaikan Puad. Kalau dilihat dari pasal 28 ayat 2, UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE tahun 2008, bahwa apa yang dituduhkan pada IS belum memenuhi unsur, karena pada penekanan dalam pasal 28 ayat 2 itu, IS bukan yang menyebarkan, melainkan IS hanya membuat status.

“Mestinya orang yang menyebarkan harus di tindak tegas. Sehingga bisa dikatakan unsur pasal tidak terpenuhi,” tegasnya.

Berbeda disampaikan M Apriadi Abdi Negara. Dimana, IS ini merupakan korban gempa bumi sehingga membuat status di facebooknya dengan nada galau. Terlebih, apa yang dijanjilan oleh presiden Jokowi untuk memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumahnya belum terealisasi.

Yang jelas, kalau mengacu pada pasal 28 ayat 2 bahwa, IS belum memenuhi unsur pelanggaran UU ITE karena tidak ada unsur objek dan subjek, atau tidak ada yang dirugikan, belum membuat bentrok kelompok maupun perseorangan.

“IS ini kan orang muslim, tidak mungkin menghina sesama muslim,” terang dia.

Akan tetapi, kalau penyidik menggunakan pasal 27 ayat 3, mestinya ada yang melaporkan, paling tidak presiden yang melaporkan.

“Belum jelas siapa yang melaporkan, belum ada masalah yang timbul dari perseorangan maupun kelompok. Masyarakat yang mana dirugikan,” tutupnya.

Untuk diketahui, IS diduga telah melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Dia diduga melakukan ujaran kebencian dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

IS diketahui menulis status diduga berisi ujaran kebencian pada Jumat, 18 Januari 2019 lalu. Dia kemudian ditangkap di rumahnya.

Sebelumnya, Kapolres Mataram Ajun Komisaris Besar Polisi, Saiful Alam, mengatakan motif pelaku menulis status tersebut lantaran tidak menerima umat muslim memilih Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2019 nanti.

“Dia mengaku dengan alasan tidak terima orang dari agama tertentu dalam memilih capres tertentu,” tutur Saiful. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button