Daerah

Jumpa Bang Zul-Rohmi Di Kuta Lombok, ITDC Hadir Untuk Masyarakat

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pasangan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus berusaha melahirkan terobosan demi mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.

Terobosan itu dibuat dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Rohmi, kegiatan itu bukan hanya digelar di lingkungan kantor Gubernuran jalan Pejanggik Mataram. Justru, pada Jum’at (18/1), Jumpa Bang Zul-Rohmi itu digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta Lombok Tengah.

Dimana, Bangzulmi itu merupakan salah satu gagasan besar dalam mendekatkan dan mendengarkan langsung yang dirasakan masyarakat NTB. Jadwalnya kegiatan tersebut digelar dua minggu sekali, Minggu kedua dan Minggu keempat.

Kegiatan Bangzulmi di Kuta itu dihadiri Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansore, Direktur konstruksi dan operasi, Ngurah Wirawan, Direktur proyek the mandalika, Hari Wibisono dan Wakil direktur proyek the mandalika, Adi Sujono. Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti dan Hampir seluruh kepala OPD Provinsi turut hadir mendampingi, juga Kadis Pariwisata Lombok Tengah dan kepala BPN.

Pada kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan keseriusannya untuk hadir dan ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat.

“Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yg terbuka. Ekonomi di daerah kita juga adalah sistem ekonomi terbuka. Aktor utamanya bukan pemerintah, tapi adalah dunia usaha. Setiap perekonomian masalahnya ada dua. Pengangguran dan kemiskinan, yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri olrh siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, jika tidak ada dunia usaha. Dunia usahalah yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.” jelas bang Zul mengawali pengantarnya.

Mantan Anggota DPR RI itu menegaskan, Gubernur, bupati, kepala dinas, bukanlah raja.

“Kami adalah aparat yang tugasnya membantu melayani masyarakat. Kami rela menjadi pesuruh masyarakat. Siapa yang mau jadi gubernur, bupati maupun kepala dinas, adalah mereka yg mau berkorban dan punya kerendahan hati melayani masyarakat,” ungkapnya.

Bang Zul juga menjelaskan posisi ITDC yang begitu penting sebagai dunia usaha dalam pengembangan pariwisata di NTB.

“Posisi ITDC ini begitu penting. Tugas pemerintah adalah memastikan dunia usaha aman, nyaman dan menyenangkan. Tetapi walaupun kita ingin nyaman, jangan lupakan masyarakat kami. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di daerahnya sendiri,” kata dia.

Dia menegaskan, Mandalika ini, kuta ini bukan punya orang lombok saja, bukan punya orang NTB saja, bukan punya Indonesia saja. Alhamdulillah NTB diberkahi suatu kawasan yang dimiliki dunia. Pemerintah tidak ingin melihat anak-anak di daerah hanya menjadi pedagang yang mengejar-ngejar pembeli.

“Saya ingin melihat anak-anak lombok tengah kelak memiliki pendidikan tinggi, bahkan menjadi direktur ITDC,” ucap bang Zul diikuti tepuk tangan hadirin.

Oleh karena itu disampaikan apa yang ada, apa yang bisa direspon oleh ITDC, dan Pemprov bisa tahu melakukan apa yang dilakukan sehingga masyarakat senang.

“Kami akan senantiasa membantu. Rumah saya 24 jam terbuka,” ujar dia.

Senada dengan Gubernur, Dirut ITDC, Abdulbar menegaskan bahwa ITDC hadir sebagai bagian dari BUMN dan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“ITDC adalah bagian dari BUMN dan milik masyarakat. Kami ingin mengingatkan dulu saat membangun di bali, suasananya juga seperti ini. Namun dalam perjalanannya, semuanya mendapatkan manfaat. Warga yg dulu hanya berdagang, kini memiliki pendapatan jauh lebih besar. 30 persen pegawai kita di bali adalah pemuda desa. Itu yang ingin kita wujudkan. Memang di awal selalu berat,” jelas Dirut ITDC.

Masyarakat yang hadir pun diberikan kesempatan berinteraktif dengan bergantian bertanya dan langsung dijawab, baik Gubernur, kepala OPD hingga jajaran ITDC.
Kades Kuta Kecamatan Pujut, Mirate pun menyampaikan, bahwa masyarakat berharap kepada pihak ITDC dan Pemerintah untuk tidak mengganggu tanah adat yang ada di Kawasan Pantai Kuta ini yang dijadikan sebagai lokasi budaya Madek Mare setiap tahunnya.
Disamping itu juga, tidak semua kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan ini melibatkan masyarakat maupun Pemerintah Desa.

“Kalo ada kegiatan mari libatkan Pemerintah Desa dan masyarakat,” jelasnya

Mirate menuturkan beberapa persoalan yang diselesaikan di KEK Mandalika Resort ini terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti halnya dalam pembebasan tanah tidak semua keluarga pemilik tanah yang dilibatkan dalam hal penyelesaiannya.

“Kami merasa bingung banyak bangunan Hotel dan Homstay, namun tidak ada ijin. Bagaiman hal itu bisa terjadi, karena kalo masyarakat membangun malah dilarang,” tambahnya.

Terakhir, masalah penggusuran nelayan itu supaya diselesaikan dengan baik. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button