Daerah

Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di NTB Semakin Marak

Mataram, Talikanews.com – Komisi V DPRD NTB bersama eksekutif bertemu membahas dan mencari jalan keluar terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah seribu masjid.

Hadir juga Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTB, Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. Pertemuan tersebut terlaksana atas permohonan dari P2TP2A kepada Pimpinan DPRD NTB.

Untuk diketahui, P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari dibangunnya pusat-pusat ini di berbagai daerah Indonesia termasuk di NTB adalah menyediakan pelayanan bagi warga yang jadi korban kekerasan–terutama perempuan dan anak.

Selain itu, P2TP2A juga menyediakan layanan seperti pusat untuk konsultasi usaha, pusat pelatihan bagi perempuan, hingga pusat informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketua Pelaksana Harian P2TP2A NTB Hj. Ratningdiah menyampaikan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB sangat memprihatinkan. Tercatat paling sedikit 1.679 kasus tahun 2016 dan sebanyak 1.821 kasus terjadi di tahun 2017.

“Tahun 2018 sedang direkap, namun diyakini jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya,” kata dia Jumat (11/1).

Dia memaparkan, dari semua kasus tersebut porsi terbesar sekitar 70 persen adalah kasus kekerasan inses atau kekerasan seksual. Dimana, pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat.

Berdasarkan analisa terhadap semua kasus di semua wilayah NTB kecuali di Kota Mataram, dapat dikatakan pelaku dan korban 100 persen merupakan orang miskin. Tiga wilayah dengan kasus tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa, diikuti Kota Mataram kemudian Lombok Timur.

Khusus di Kota Mataram, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dimana kebanyakan pelakunya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kasus ini sudah sangat darurat, kita sudah tidak bisa menutup mata, ibarat borok, suka atau tidak suka kita harus buka walaupun hal ini dapat merusak citra daerah (NTB)” keluh Hj. Ratningdiah.

Secara khusus, dalam pertemuan ini P2TP2A membawa 2 kasus yang sedang menimpa warga Medan, Sumatera Utara dan satu orang warga Malaysia. Keduanya menjadi korban kekerasan dan ditelantarkan di wilayah Lombok Timur oleh suami mereka.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono, menyatakan kasus ini harus segera tertangani dengan baik. Pemerintah harus ada untuk mereka.

“Kasus pertama sudah clear, untuk kasus kedua, karena menyangkut warga negara asing, Pimpinan DPRD akan bersurat ke Gubernur agar Gubernur bersurat ke Kedutaan,” ujar dia. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button