Politik

18 Ranperda Akan Dijadikan Pembahasan Dalam Masa Persidangan Pertama DPRD Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan dijadikan pembahasan dalam Masa Persidangan Pertama hal ini disampaikan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Kamis (10/1), oleh Ketua DPRD Loteng H. H. Achmad Puaddi saat memimpin sidang.

Sidang paripurna yang dihadiri Wakil Bupati HL. Pathul Bahri, para anggota dewan, dan para Kepala SKPM yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Lombok Tengah itu, Sekretaris DPRD menyampaikan keputusan pimpinan DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur NTB terkait Ranpeda APBD tahun 2019.

Ketua DPRD Loteng H. Achmad Fuaddi mengatakan, bahwa persidangan pertama ini akan membahas 18 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah).

“Dari 18 Ranpeda yang disepakati itu, DPRD Loteng dapat menyelesaikan 4 Ranperda yang terdiri dari 3 Ranperda komulatif terbuka, dan satu Ranperda usulan Pemda,” ungkap Ketua DPRD Lombok Tengah H. Achmad Puaddi.

Dijelaskan, bahwa pada tahun 2018 DPRD dan pemerintah daerah (pemda) menyepakati 18 Renperda untuk dibahas yakni 5 Ranperda usulan DPRD, 11 Ranpeda usulan pemda, dan 3 Ranperda kumulatif terbuka.

Menurutnya, dari jumlah Ranperda yang telah berhasil diselesaikan pembahasannya itu, masih sangat minim, sehingga pihaknya berharap agar kinerja dewan pada tahun sidang 2019 akan lebih meningkat dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Lombok Tengah.

“Apa yang kita hasilkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Loteng,” harapnya.

Lebih jauh dikatakan, selain telah menyelesaikan beberapa Ranperda i, pihaknya juga telah menyelesaikan Ranpeda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pembahasan lanjutan tahun 2017.

Disamping itu, juga pembahasan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2018, Pembahasan Rencangan KUPA-PPAS APBD tahun 2019, pelaksanaan kegiatan reses sebanyak tiga kali, penerimaan hearing warga sebanyak 25 kali, Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2017, Ranpeda tata terbit dewan, dan pergantian antar waktu (PAW).asi draf Ranperda tentang perlindungan sumber mata air juga sudah diselesaikan,” ucapnya.

Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) pun telah menetapkan jadwal kegiatan, yakni rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama 2019, kegiatan reses, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota.

Selain itu, juga kegiatan alat kelengkapan dewan dalam rangka persiapan penyusunan Ranpeda usulan dewan tentang perlindungan sumber mata air, serta rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap draf Ranperda usulan dewan untuk ditetapkan menjadi Ranperda.

“Semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button