Hukum & Kriminal

Sebanyak 222 Laporan Masuk Ombudsman, Sektor Pendidikan Mendominasi

Mataram, Talikanews.com – Ombudsman RI Perwakilan NTB, telah menerima laporan sebanyak 222 laporan pengaduan masyarakat selama tahun 2018. Sebanyak 139 kasus di antaranya telah ditindaklanjuti dalam tahap pemeriksaan.

Asisten Bidang Penanganan Laporan ORI Perwakilan NTB Arya Wiguna menyampaikan, dari 139 kasus yang masuk dan dalam tahap pemeriksaan, 118 di antaranya tuntas dan 21 sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Dari sekian ratus laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, permasalahan paling banyak terjadi di sektor pendidikan, disusul permasalahan di sektor pertanahan, kepegawaian, kesehatan dan terakhir di bagian keimigrasian.

Dia menjelaskan, sektor pendidikan itu yakni permasalahan yang mendapat sorotan setiap tahun terkait laporan pengaduan PPDB dan pelaksanaan UAN. Dimana, berbagai alasan dibuat pihak sekolah agar bisa menarik pungutan terhadap siswa.

Pungutan yang dimaksud mulai dari siswa masuk hingga kelulusan. Dimana, saat PPDB siswa masih diminta alasan sumbangan bangunan, setelah jadi siswa baru ada lagi permintaan, kemudian setelah itu saat kelulusan, ijazah ditahan harus ikut nyumbang lagi. Padahal lanjutnya, ada Surat Edaran Gubernur tapi masih ada sekolah yang melanggar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima ORI Perwakilan NTB di tahun 2018 jauh meningkat.

Menurut catatan ORI Perwakilan NTB di tahun 2017, laporan pengaduan masyarakat yang diterima ada sebanyak 203 kasus dengan 183 kasus diantaranya dapat terselesaikan.

Begitu juga dengan permasalahan yang mendominasi di tahun 2017, Arya mengatakan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik hampir sama seperti di tahun 2018, yakni berkaitan dengan pengaduan di bidang pendidikan, kepegawaian, pertanahan, kesehatan.

“Tapi ada yang berbeda untuk tahun 2018, kepolisian tidak masuk lima besar. Jadi di sini, kami melihat sudah ada keseriusan dari pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada publik,” ungkapnya, Senin (7/1) di Mataram.

Arya merincikan, dari 222 masyarakat yang mengakses laporan ke ombudsman, secara reguler sebanyak 128, reaksi cepat sebanyak 11 aduan, yang konsultasi non laporan 51, penugasan dari ORI pusat sebanyak 5 dan investigasi atas perkara sendiri sebanyak 27 aduan.

Ditambahkan Aryq, ada juga Instansi banyak dilaporkan seperti pemerintah daerah sampai pemerintah desa, didalamnya ada Dinas, Sekolah, Perizinan. Kedua sebanyak 16 laporan yang menyangkut kementerian, selanjutnya BUMN dan BUMD, begitu juga perbankan.

“BPN baik Kanwil hingga kabupaten. Tapi, yang mendominasi yakni Instansi pendidikan peringkat pertama, posisi kedua pertanahan, urutan ketiga yakni kepegawaian,” tutupnya.(TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button