Pariwisata

SK Gubernur NTB Terkait Pengurus BPPD Jadi Boomerang

Mataram, Talikanews.com – Surat Keputusan Gubernur NTB nomor : 556-01 tentang nama-nama unsur penentu kebijakan pada BPPD NTB jadi Boomerang karena dianggap sepihak para Asosiasi Pariwisata.

Dimana, dari nama-nama yang tercantum seperti Ryan Bakhtiar (Asita), Anita Ahmad (PHRI), Cristine Halim (INCCA), Jumadil (HPI), Nunung Heri Cahyono (Astindo), Priyadi Nugrahadi (Akademisi) parktisi akademisi untuk halal tourism, Salahudin Sukamawadi (Akademisi), Didit Indrakusuma (Maskapai) dan Alfian Yusni dari perwakilan media. Ada yang tidak mendapat rekomendasi dari ketua asosiasi.

Ketua INCCA NTB, Nurhaedin menyampaikan sangat mendukung keputusan itu, tapi perlu ada klariifkasi dan tempuh mekanisme yang elok. Dimana, Asosiasi harus diajak bicara dulu, tidak serta merta comot-comot orang tanpa koordinasi yang baik dengan pengurus.

“Sederhana maslahnya, Gubernur lebih dahulu komunikasi lah dengan asosiasi , panggil ketua asosiasi terus usulkan nama, Gubernur tinggal SK kan, tapi ini tidak dilakukan berjalan sendiri,” sentil sapaan Edo, Kamis (3/1).

Dia mengaku, ada hal yang tidak dilakukan, bermain di perubahan Pergub, sementara UU Kepariwisataan jelas soal peran asosiasi itu. Supaya tidak ada masalah hukum di belakang hari dan harmonisasi asosiasi dengan pemda terjaga dengan baik.

“Kami menghargai dan menghormati Gubernur memgambil langkah penyelesaian masalah BPPD, namun harus dengan elok, dibuat nyaman dengan memperhatikan dan menghormati mekanisme di asosiasi,” kata dia.

Lebih keras disampaikan Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka. Dia sangat sayangkan keputusan gubernur itu. Padahal masih banyak anggota Asita yang lebih mampu dan aktif bisa diambil kalau tidak suka pada ketua.

Prinsipnya, sangat menghormati keputusan Gubernur atas perombakan ini. Namun Keberatannya, utusan yang mengatas namakan Asita seperti Ryan Bakhtiar. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki NIA malah, sekitar 4- 5 tahun terakhir tidak aktif sebagai anggota, akan tetap kok bisa mewakili Asita.

Dia menegaskan, Asita ini organisasi bukan milik pribadi. Sehingga dirinya merasa kasian Kepada pak Gubernur mungkin tidak tau tentang ini tapi yang mengajukan nama ini ke Gubernur tidak tau siapa?.

“Rencana kami akan rapat pengurus yang keberatan atas dibawa nama Asita,” ujarnya.

Intinya, ada yang salah terhadap utusan Asita. Tidak di konsultasikan atau diminta nama tapi tiba-tiba ada nama mewakili Asita yang mana, nama itu tidak memiliki Nomer Induk Anggota Asita.

Terkait hal itu, Kepala Dispar Provinsi NTB, H L Moh Faozal menyampaikan, penunjukan nama-nama itu setelah melalui proses revisi peraturan gubernur tentang rekrutmen tim penentu kebijakan yang tertuang dalam salah satu item yakni pengangkatan penentu kebijakan BPPD. Tidak hanya itu, dalam UU nomor 10 tahun 2011 tentang Kepariwisataan pada pasal (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota.

“intinya tidak melalui usulan Dispar, tidak mutlak usulan asosiasi, tidak ada fit and propertes. Sudah ditetapkan 9 nama oleh Gubernur,” tegas dia.

Dia mengaku, pertemuan yang direncanakan untuk menentukan siapa ketua dan seterusnya itu tidak berjalan sesuai harapan karena, Sembilan orang itu belum bertemu atau tidak lengkap hadir berhubung ada yang di luar daerah.

“InsyaAllah Senin pekan depan kepengurusan BPPD tuntas,” kata dia.

Oleh sebab itu, Faozal ingin BPPD kedepan sebagai pemikir yang mampu susun konsep tentang pariwisata. Terlebih ada tundem yakni Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang siap membantu.

“Pengurus harus profesional dan bisa bekerja sama dengan unit pariwisata lain serta, harus memiliki jejaring kuat,” ujarnya.

Faozal mengajak semua pihak , mari kembalikan berfungsi BPPD lagi, jangan ada polemik yang mengganggu keberlangsungan pariwisata.

“Saya yakin tidak ada polemik,” cetus dia.(TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button