Pemerintahan

Menduga Dikbud NTB Korupsi Alat Kesenian Marching Band, PMII Mataram Bersurat ke KPK

Mataram, Talikanews.com – Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, NTB akan bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait adanya dugaan korupsi pengadaan alat kesenian Marching Band pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Dugaan Korupsi itu muncul pada proyek pengadaan alat kesenian Marching Band bagi SMA/SMK yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp750 juta.

Penyimpangannya diduga berupa penggelembungan harga satuan barang alat musik. Penyalahgunaan wewenang PPK proyek diduga membuat kontraktor pemenang tender mendapat keuntungan.

“Menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kerugian negara dalam proyek senilai total Rp2,5 miliar tersebut. Itu ada mark up harga per satuan barang,” ungkap ketua Cabang PMII Mataram, Abdulkadir Jaelani saat aksi depan Dikbud Provinsi NTB, Kamis (20/12).

Dia menjelaskan, dalam kasus tersebut, Polda NTB menetapkan dua orang tersangka, yakni MI dan Direktur CV EE, berinisial LB. Mereka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proyek pengadaan alat kesenian marching band SMA/SMK digelontorkan sebanyak dua paket pada tahun 2017. Satu paket belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp1,7 miliar.

Dimana, CV EE memenangkan tender dengan harga penawaran Rp1,5 miliar. Kemudian paket kedua dianggarkan senilai Rp1,06 miliar. Rekanan yang sama memenangkan lelang dengan penawaran Rp 982 juta.

Paket proyek belanja hibah berisi 17 item peralatan marching band untuk empat sekolah swasta. Sementara paket belanja modal diperuntukkan bagi lima sekolah negeri. Alat marching band disebar dengan total di sembilan sekolah se-NTB.

“Dugaan kasus Korupsi di beberapa instansi di Provinsi NTB, seolah-olah tidak akan ada habisnya. Padahal Pemerintah Pusat saat ini sedang gencar-gencarnya menyuarakan dan bahkan tidak segan-gegan memberikan hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana Korupsi,” kata dia.

Dalam orasinya, Sapaan Akije memaparkan pada kasus dugaan korupsi itu sudah ditangani Aparat Hukum (APH). Namun salam perjalanan, kasus tersebut belum menyeret oknum Kuasa Pengguna Anggaran. “Apakah kepala Dikbud dalam H Muh Suruji sangat sakti sehingga susah dijerat APH,” cetusnya.

Oleh sebab itu, melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu lembaga yang eksis melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada oknum yang melakukan transaksi pidana korupsi. Padahal, pendidikan yang menjadi tonggak utama majunya SDM yang berilmu dan bermartabat, seharusnya bersih dari sarang korupsi.

Mestinya lanjut dia, segala bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, guna menunjang fasilitas kegiatan belajar dan mengajar siswa ialah sebagai bentuk dan bagian dari pemerintah memperhatikan Kemajuan dunia Pendidikan. Sumber Daya Alam saja tak cukup untuk menafkahi kemajuan sebuah negara tanpa memandang Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pembelajaran siswa di Tingkat Sekolah seharusnya diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah, bukan malah menjadikan jualan untuk memperkaya sekelompok orang melalui bantuan fasilitas Sekolah para siswa.

Setelah melihat hal demikian , Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menanggapi beberapa kasus dugaan Korupsi alias penyelewengan anggaran di Provinsi NTB, salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB.

Maka dari itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menuntut untuk menindak tegas para pelaku Korupsi di NTB dan dihukum setimpal dengan apa yang diperbuat. Kemudian, meminta kepada Penegak Hukum, agar segera mempercepat eksekusi pelaku dugaan suap alias Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB.

Selanjutnya, menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar segera memecat oknum pelaku dugaan korupsi alat Marching Band, jika tidak maka Kepala DIKBUD segera turun dari jabatannya.

Mendukung dan mensuport Lembaga KPK dan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas segala bentuk KKN di Indonesia, khususnya di wilayah NTB dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia siap bekerja sama dengan pihak Penegak Hukum, KPK, TIPIKOR, dan lainnya, dalam upaya mencari titik terang Lumbung Korupsi di NTB.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dikbud Provinsi NTB, L Mahnan dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal adanya dugaan permainan itu karena tahun 2017 belum menjabat, melainkan masuk 2018.Disinggung salah satu oknum sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mahnan memilih no coment.

Disatu sisi, Kepala Dikbud Provinsi NTB, H Muh Suruji dikonfirmasi via whatsapps, enggan menanggapi, lebih memilih diam. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button