Pariwisata

Anggaran BPPD NTB Diboikot, Amin Pertanyakan Komitmen Dewan Dan Gubernur

Mataram, Talikanews.com – Tokoh NTB, H Muh Amin ikut mempertanyakan komitmen Dewan Udaya juga Gubernur dan wakil gubernur NTB terkait tidak Pemboikotan anggaran yang dialokasikan di APBD murni 2019 untuk Badan Promosi Pariwasata Daerah (NTB).

Mantan Wakil Gubernur 2013-2018 itu melihat kebijakan itu tidak pro terhadap pariwisata ditengah Lombok dan Sumbawa baru selesai diguncang bencana gempa bertubi tubi hingga menyebabkan kondisi pariwisata NTB terlihat lumpuh.

Kejadian ini kata dia sangat memprihatinkan dimana BPPD pada tahun sebelumnya termasuk tahun ini selalu mendapatkan bantuan hibah.

Amin menegaskan, pertumbuhan pariwisata sudah di angka 22 persen bahkan dengan pesatnya kemajuan pariwisata sangat berdampak bagi ekonomi kreatif. Namun hal itu tentu menurun disaat NTB dilanda gempa sehingga salah satu komponen yang dibutuhkan yaitu peran penting BPPD untuk melakukan promosi pariwisata pasca gempa ini dan juga meyakini agar para Wisman banyak mengunjungi NTB.

Disatu sisi, menurut Amin, Kementrian Pariwisata tidak tanggung tanggung mengkucurkan anggran 20 miliar untuk recovery pariwisata NTB. Akan tetapi, sangat disayangkan hal itu tidak singkron dengan kebijakan yang diambil daerah.

“Dengan tidak dianggarakannya BPPD itu jelas jelas tidak pro ke pariwisata,” ungkapnya, Kamis (13/12) di Mataram.

Kekayaan pariwisata NTB dan BPPD Ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin satu produk tetapi tidak dibarengi dengan kegiatan promosi.
Jika beralasan kisruh internal, bagi dia tidaklah masuk akal. Harusnya Dewan melihat legalitasnya siapa yang di SK kan sebagai ketua BPPD oleh gubernur, tidak lantas harus memboikot anggaran demi kepentingan yang lebih besar.

Menurutnya semua pihak harus bisa berfikir untuk kepentingan lebih besar tidak sekedar melihat personal saja. Jika beralasan kisruh ketua tentu biarkan saja itu berjalan sembari menunggu hasilnya, tidak hanya dengan menghilangkan anggaran.

Kalau seandainya Fauzan Zakaria dipersoalakan karena sebagai Caleg, itu juga tidak bisa dijadikan satu alasan sebab mekanisme pencalegkannya telah selesai diranah KPU dan Bawaslu alias secara yuridis tidak jadi masalah.

Apalagi hanya beralasan soal etika yang selama ini diperdebatkan itu hal yang tidak juga bisa dijadikan satu alasan substansial. Berikutnya ketika disebut BPPD tidak boleh menerima hibah dari pemerintah pastinya anggaran yang diberikan sudah menjadi temuan.

“Ini saya tidak bicara bukan karena Fauzan masuk lewat NasDem tetapi ini demi pariwisata kita yang saat ini butuh pemulihan. Salah satunya dengan kegiatan promosi. Lantas kalau tidak ada anggaran bagaimana produck itu mau dipromosikan,” katanya.

Untuk itu selaku tokoh NTB Amin berharap agar BPPD dianggarakan kembali. Sebab posisi BPPD di pariwisata NTB sangat dibutuhkan.

Ia mengaku sangat prihatin dan berharap jangan sampai terualang lagi. Sebab semua pihak harus berfikir lebih tidak terpaku karena satu persoalan namun berdampak pada kerugian yang lebih besar.

Amin juga terlihat menyayangkan sikap gubernur NTB yang tidak tegas mengambil sikap dalam masalah tersebut. Harusnya pemimpin itu segera bersikap sehingga jangan sampai anggaran untuk kepentingan Pariwisata di NTB diabaikan. Secara pribadi Amin mengapresiasi perhatian gubernur NTB melalui sektor pendidikan apalagi dengan mengirim putra putri NTB terbaik namun membangun kolektifitas tidak cukup hanya melalui duni pendidikan.

“Maka harapan dan potensi besar yang harus juga diperhatikan yaitu pariwisata. Saya minta BPPD kembali dianggarkan,” pintanya. (TN-04)

Tags

Related Articles