Daerah

Geram, Bupati Loteng Tak Mau Kompromi Soal Penambangan Emas Gunung Prabu

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili tidak mau lagi berkompromi dengan siapapun terkait adanya penambangan Emas Ilegal di Gunung Prabu, Kecamatan Pujut. Terlebih, banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa.

“Sikap itu diambil pemda setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan Forkopinda pada Hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 mulai pukul 20.00 Wita di Pendopo Bupati Lombok Tengah,” ungkap Suhaili (10/12).

Dalam pertemuan itu, Suhaili FT menekankan bahwa tidak ada celah sedikitpun untuk membenarkan kegiatan penambangan. Disamping tidak ada dasar hukum yang memayungi aktivitas penambangan itu, aktivitas penambangan Emas akan berdampak negatif bagi kesehatan, terutama sektor pariwisata yang sedang dikembangkan.

“Tidak ada celah sedikit pun bagi para penambang di samping itu tidak ada dasar hukum yang memayungi aktivitas penambangan ilegal,” kata dia.

Dia juga meminta semua pihak untuk menyatukan persepsi dan melakukan penindakan secepatnya untuk menghentikan segala aktifitas di lokasi tersebut agar kerusakan tidak tambah parah lagi.

Untuk itu sapaan Uhel telah memerintahkan jajaran Forkompinda agar segera membentuk Tim Terpadu terdiri dari Aparat TNI, Polri dan Pemda dan melakukan langkah-langkah strategis guna menutup aktifitas penambangan yang sudah cukup lama diberikan toleransi itu.

Dia menuturkan, Desa Prabu dan sekitarnya sudah jelas peruntukannya untuk pengembangan Pariwisata karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberitahukan kepada masyarakat penambang bahwa lokasi tersebut terlarang untuk melakukan penambangan.

“Desa Prabu itu sudah jelas peruntukannya untuk pengembangan sektor pariwisata,” imbuhnya.

Ditugaskan juga Kepala Desa dan Camat untuk membuat plang larangan ataupun pemasangan plang/spanduk pengumuman berisi tentang larangan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas penambangan ditempat itu.

Selain itu Kepala Desa dan Camat juga diminta untuk menginventarisasi masyarakat yang terlibat langsung dalam penambangan seperti Tukang Gali, pemilik Gelondong, pemilik tanah, pemilik alat berat, dan penyuplai bahan kimianya.

Dia juga meminta agar dibangunkan Pos terpadu di tiga titik yang diisi oleh aparat TNI, Polri dan Pemda untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penutupan lokasi dan memastikan tidak ada lagi aktifitas di dalamnya.

Pemerintah tentu menyadari dan memikirkan dampak sosial yang akan terjadi akibat dari penutupan tambang ini, oleh karena itu Pemda akan melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat penambang melalui program pemberdayaan masyarakat dari beberapa OPD.

Mengingat sektor pertambangan merupakan kewenangan Propinsi maka langkah-langkah yang sudah disepakati ini akan dilaporkan dan dikonsultasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB dalam waktu dekat.

“Hasil rapat Koordinasi ini telah disepakati bersama termasuk juga mendapatkan masukan, saran dan pendapat dari pihak ITDC, Kasi Intel Kejari, Pasi Intel Kodim, Wakil Bupati, Sekredaris Daerah, Camat Pujut dan Kepala Desa Prabu” tutupnya.

Untuk diketahui, Rapat koordinasi itu dipimpin Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili didampingi Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, Sekda Loteng, H Nursiah, Peserta Rakor yang hadir Pasi Intel Kodim 1620 Loteng, Kasi Intel Kejari Praya, Polres Loteng yang diwakili Satuan Intelkam, Asisten III, Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum, Kasat Pol PP Loteng, Camat Pujut, Kepala Desa Prabu, Kepala Desa Kuta, perwakilan ITDC dan OPD terkait Pemkab Lombok Tengah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas PUPR, Kabag Hukum dan Kabag Humas. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button