Daerah

Korban Gempa Loteng Kembali Ketuk Hati Pemerintah

Lombok Tengah, Talikanews.com – Korban gempa bumi yang ada di Lombok Tengah kembali mengetuk hati pemerintah. Lantaran, sampai saat ini bantuan yang di janjikan pemerintah baik pusat maupun daerah seperti huntara maupun huntap belum direealiasikan.

Kepala Desa Selebung Kecamatan Batu Kliang, Agus Kusumahadi mengatakan, kedatangannya ke Kantor DPRD Loteng karena muncul kekhawatiran, korban terdampak gempa masih belum menerima bantuan dari pemerintah.

“Sudah 3 bulan warga menunggu, dan memang sudah ada yang sudah terima rekening, hanya saja sampai sekarang hunian yang dijanjikan pemerintah cuma bisa membangun kurang dari 10 unit dan itupun jauh dibandingkan data penerima bantuan di Desanya,” ungkap Agus saat audiensi di ruang Banmus DPRD Loteng bersama stakeholder terkait, Senin (26/11).

Dia mengaku, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial terkesan membuat konflik baru di masyarakat yakni dalam hal sosialisasi. Tiba-tiba membawa program yang namanya JADUP jaminan hidup. Karena takut menjadi polemik makanya, pemerintah desa menolak karena data yang dibawa sama Kementerian sosial tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data penerima Jaminan Hidup tersebut seharusnya ada kriteria-kriterianya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik baru di masyarakat, untuk itu program tersebut kita tolak,” tegasnya.

Lain halnya dengan Munawir Haris Koordinator menilai bahwa terkait dengan penanggulangan dari pusat dan daerah terlihat abaikan janji karena huntara saja beralasan terhambatnya alat dan beberapa bahan yang harus dibeli.

Disamping itu soal aplikasi/aplikator terkesan sengaja diperlambat seperti Desa Selebung dijanjikan RISHA dalam waktu singkat. Namun terkesan gagap karena aplikatornya kurang sehingga masyarakat banyak menanyakan kapan di bangun.

“Kami hanya mempertanyakan dimana saja sebaran huntara yang sudah di buat oleh Pemerintah serta hambatan apa saja yang ditimbulkan saat ini, jangan tiap-tiap Dinas hanya bisa saling lempar tugas yang membuat masyarakat kebingungan,” sindirnya.

Sementara Kepala Dinas Perkim Kabupaten Loteng, Lalu Firman menyampaikan kaitan dengan Huntara, di APBD sudah dialokasikan anggaran untuk 234 huntara dengan ukuran 3X6 meter. Dalam 1 unit biayanya sebesar Rp 2,2 juta dan progress sudah mencapai 492 unit barang sudah disetujui. Disamping itu, untuk Hunian tetap minat pilihan struktur masyarakat adalah Risha sebanyak 499 KK, Rikha sebanyak 10 KK dan Rico sebanyak 230 KK.

Untuk progress Rico sebanyak 100 unit sudah dilaksanakan dan Risha sebanyak 285 rekompak yang sudah kontrak dengan aplikator.

“Kami akui kalau saat ini aplikator yang ada sebanyak 3 aplikator namun akan ditambah lagi aplikator-aplikator baru sehingga harapannya akan bisa meningkatkan progress,” terang Firman.

Disatu sisi, Kepala BPBD Kabupaten Loteng Muhammad memaparkan bahwa dana bantuan stimulan sudah di transfer oleh pusat 3 kali tahapan yakni pertama pertengahan agustus 2018 sebesar Rp 39 Miliar untuk 795 unit rumah. Bulan Oktober 2018 ditransfer sebesar Rp 22 Miliar untuk 910 unit rusak berat dan bulan November sekitar Rp 17 M untuk 690 unit rumah rusak berat.

“Dengan di transferkannya dana tersebut, diharapkan tiap-tiap desa menyuruh masyarakatnya untuk membentuk pokmas agar dalam proses pencairan di tiap-tiap pokmas akan berjalan lancar,” pungkasnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button