Hukum & Kriminal

Digedor Warga, Kejari Praya Lempar Ke Inspektorat Terkait Dugaan Penyalahgunaan DD

Lombok Tengah, Talikanews.com – Puluhan Warga Dakung menggedor Kantor Kejaksaan Negeri Praya, terkait progres Kejari dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan keuangan Desa sejak tahun 2015 sebesar Rp 300 juta yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa, Khusnul Mizan.

Koordinator aksi, Rusman mengatakan kedatangannya untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut laporkan masyarakat, karena sudah lama menunggu jawaban.

“Kami berharap dari Kejaksaan dan Inspektorat bisa dengan segera turun bersama ke Desa Dakung untuk melakukan audit,” ungkapnya, Rabu (21/11).

Rusman membeberkan, beberapa kepala dusun (Kadus) malah sudah dimintai keterangan pihak Inspektorat Loteng. Malah, pihak Inspektorat pernah turun Dakung namun masih belum maksimal dan terkesan tidak terbuka.

“Terkait ada beberapa Kadus yang di periksa oleh Inspektorat terkesan tidak fair karena dalam pemeriksaan ada hal yang tidak singkron dan mungkin bisa ini dijadikan catatan oleh Kejaksaan ketika sudah ditangani oleh Kejari Praya,” kata dia.

Terkait hal itu, Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri saat menerima massa aksi mengatakan apa yang dilakukan warga Dakung itu untuk menanyakan penanganan pengaduan terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Dakung namun, penanganan masih di Inspektorat dan sedang audit.

“Harapan kami audit yang dilakukan oleh Inspektorat bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga ketika kasus tersebut naik dan kami mempunyai gambaran terhadap dugaan penyelewengan dana tersebut, baik itu segala jenis pekerjaannya,” terangnya.

Selain itu, Hasan Basri menyampaikan, Pihak Kejari Praya akan selalu menanyakan lebih lanjut kepada inspektorat terkait langkah-langkah yang akan dilakukannya dan Kejaksaan Negeri Praya masih menunggu hasil dari Inspektorat.

“Kami sudah dapat informasi bahwa Inspektorat sudah turun ke lapangan, dan harapan kami masyarakat bisa memberikan ruang kepada aparat untuk melakukan tugasnya sesuai fungsi tanpa melakukan preseur,” ungkapnya.

Lebih jauh Hasan menjelaskan bahwa hasil audit dari Inspektorat pada dasarnya untuk mencari potensi penyalahgunaan dana desa dan nantinya Kejaksaan yang akan melakukan audit secara detail.

“Kami juga berharap warga untuk mengawasi secara bersama-sama kasus ini sehingga, apabila ada kesalahan saat audit bisa diperbaiki,” tutupnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button