Pemerintahan

Wagub NTB: Pegawai Itu Bukan Sampah, Jangan Asal Main Rolling

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah geram saat stafnya dirolling tanpa ada koordinasi. Kegeraman itu dilempar saat rapat pimpinan bersama kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi, di ruang rapat utama Gubernur, Senin (12/11).

“Heran aja, kok dua staf diruangan saya tiba-tiba hilang. Padahal kalau mau rolling, harus dikoordinasikan dong. Jangan main pindah se enaknya, apalagi tidak ada pengganti. Mana, kepala BKD?,” geramnya.

Dihadapan kepala OPD, sapaan Rohmi itu menegaskan, mestinya ketika mau ganti staf, harus dikomunikasikan. Ketika terjadi seperti ini, membuat dirinya berpikir bahwa yang melakukan hal ini adalah BKD.

Seharusnya lanjut Rohmi, sebelum mengganti untuk penyegaran. Mestinya BKD memiliki alasan jelas, tidak main rolling se enaknya. Ketika mau pindah staf, cari tahu dulu alasannya, kemudian jadikan bahan koreksi, karena proses pemindahan pegawai, tidak bisa seperti pindah barang.

“Cari tahu dulu, apakah staf yang dipindah apakah berkompeten atau tidak, koordinasikan dengan atasan. Jangan naruh orang seperti naruh sampah, apakah pernah berfikir akan nasib orang,” tegasnya.

Proses rolling staf juga harus jelas, bukan hanya berlaku di tataran eselon II saja, tapi eselon III dan IV juga harus dipikirkan.

“Saya tegaskan, ini yang pertama dan terakhir, jangan sampai terulang lagi. Kalau ingin pindah staf harus dikomunikasikan dulu,” cetusnya.

Bagi Rohmi, kalau ada staf yang bermasalah atau tidak dianggap berkompeten, harus dibina, list daftar nama mereka untuk dijadikan bahan perbaikan kedepan.

“Jangan hanya terima usulan saja tanpa dilakukan evaluasi. Jangan main usul juga trus dilaksanakan. Buat strategi baik bagi yang produktif,” terang dia.

Terkiat hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman mengaku, rolling itu atas perintah pak Sekretaris Daerah (Sekda).

“Itu usulan dari pak Sekda,” bebernya.

Dia mengaku, sebelum mengambil langkah itu, tentu BKD memiliki landasan dasar bekerja yakni perintah dari atasan yakni Sekda.

Dimana, pengisian jabatan ditempat vital seperti di ruang Gubernur dan Wakil Gubernur harus dihadapkan dengan berbagai situasi. Selain itu, dua staf tersebut sudah lama ditempat itu, harus penyegaran.

“Ada penggantinya, namun tidak secepat itu, harus dihadapkan ke Gubernur atau Wakil Gubernur dulu apakah disukai atau tidak,” kilahnya.

Yang jelas, karena menjadi atensi, sehingga tidak jadi dipindah dan akan dikembalikan lagi, “Silahkan tanyakan ke Sekda,” tutupnya. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button