Pemerintahan

Fraksi Di DPRD Loteng Setujui Ranperda APBD 2019, Ini Penekanannya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Semua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, setujui Rencana Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019.

Persetujuan itu melalui sidang paripurna pembahasan penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2019, dipimpin Ketua DPRD Loteng H. Ahmad Puadi dan dihadiri Wakil Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri S.IP. Pada kesempatan itu, para Fraks memberikan catatan khusus terkait kekeringan dan kisruh pilkades.

Pendapat dan masukan pertama disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Saripudin. Dia menyampaikan, mestinya APBD 2019 itu difokuskan untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terhadap Perbup tentang pilkades, yang menimbulkan berbagai multitafsir sehingg menyebabkan penyegelan kantor desa bahkan penolakan hasil pemungutan suara.

“Fraksi Golkar berharap kedepannya, aturan-aturan tentang pilkades jangan sampai salah multitafsir lagi tentang aturan yang tertuang dalam Perbup, agar tidak ada multitafsir lagi, ” ungkapnya Selasa (6/11).

Selain itu, Sarif juga menyinggung terkait ke tidak mampunya Pemda dalam menangani krisis air bersih di setiap datangnya musim kemarau.

Pendapat itu juga datang satu Fraksi Gerindra yang disampaikan Lalu Muhibban. Malah, politisi partai berlambang kepala burung garuda itu ingin semua pihak mempreoritaskan program yang sudah di tetapkan dalam ( RPJMD ) tahun 2016-2022.

“Fraksi Gerindra mengaharapkan agar semua pihak mengedepankan program yang benar-benar sudah masuk tataran prioritas dan mendesak, berhubung APBD 2019 mengalami devisit anggaran sebesar Rp. 79.9 miliar lebih,” cetusnya.

“Kami meminta saat penyusunan APBD 2019 perlu kedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sedangkan Fraksi PKB yang disampaikan H. Ahkam yang memproritaskan peberdayaan sumber daya pangan dan sumber mata air khususnya di Loteng.

“Fraksi PKB berharap 2019 ini penganggaran APBD mempreoritaskan swasembada pangan dan sumber mata air,” terangnya.

Politisi PKB itu juga menyinggung aturan pilkades yang masih meninggalkan polemik karena terdapatnya berbagai multitafsir yang berbeda.

Tanggapan yang sama dari Fraksi Demokrat. Pathurrahman selaku juru bicara mempertanyakan penanganan kekeringan dan kebutuhan air bersih yang saat ini belum ada solusi.

“Sejauh mana kinerja Pemda terkait penangan kekeringan air bersih ini,” tegas dia.

Lain halnya dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selaku juru bicara, H. Mayuki persoalkan pendapatan asli daerah dari pajak seperti kendaraan bermotor dan lahan parkir yang belum dikelola dengan baik.

“Seharusnya pemda mengelola PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan dari kantong-kantong parkir yang ada,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Nurani Perjuangan tidak jauh beda dengan fraksi lainya yakni soal kekurangan air bersih dan aturan pilkades yang menimbulkan kisruh berdampak pada penyesalan kantor desa.

Sebelumnya Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT mengatakan, usulan APBD 2019 telah sesuai dengan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sementara itu, Wabup Loteng, HL. Pathul Bahri, S. lP justru menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan DPRD Lombok Tengah yang telah menyetui Ranperda APBD Tahun 2019 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

“Apa yang menjadi masukan itu akan dijadikan bahan pemikiran untuk dijadikan evaluasi kerja lebih baik kedepan,” tutupnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button