Daerah

Sengketa Pilkades, Pemda Loteng Nyatakan Sikap Tegas

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya menyatakan sikap terhadap hasil pemilihan kepala desa serentak beberapa waktu lalu. Khususnya berkaitan terjadi dua pencoblosan simetris pada kertas suara yang terus dipersoalkan calon kalah.

Sekretaris Daerah Lombok Tengah, HM Nursiah menegaskan, coblos yang terjadi di dua tempat baik itu ada di dalam kotak dan di luar kotak photo calon tetap dinyatakan tidak sah.

“Penafsiran Perbup nomor 12 tahun 2018 terutama pasal 16 dan 17 point d yang menjelaskan tentang suara sah dan tidak sah, harus bisa dipahami,” ungkapnya saat menemui para warga dari berbagai desa di ruang Tastura 1 Kantor Bupati Loteng, yang didampingi Asisten I Setda Lombok Tengah H. Moh. Amin dan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah Senin (5/11).

Nursiah menjelaskan, aturan tentang desa sudah jelas dalam Undang-undang sampai peraturan Bupati dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi termasuk Perda nomor 1 tahun 2016 yang dirumuskan di tataran DPRD Loteng dan semua ahli sehingga Perda ini merupakan produk bersama dan turunannya adalah Perbup.

“Perangkat untuk mengatur surat suara sudah jelas, terlepas coblos tembus simetris atau asimetris, kalau ada dua coblos di dalam kotak dan di luar kotak photo, itu adalah tidak sah kata lain batal,” tegasnya.

Selain itu juga, saat ini Tim penyelesaian sengketa sedang memproses aduan dari 27 desa yang masih bersengkata dan hari Rabu tanggal 7 November 2018 akan dilakukan sidang proses penyelesaian perselisihan.

“Pemda mendukung langkah hukum setiap desa atas persoalan yang muncul dan pemda tidak akan menghalang-halangi karna ini merupakan pernyataan resmi dari Pemda Loteng,” imbuhnya.

Disatu sisi, Korlap aksi juga pentolan LSM Kasta NTB, Wink Haris menyampaikan untuk kali ini sudah ada kejelasan pernyataan dari Pemda Loteng tentang kisruh pelaksanaan Pilkades. Dimana, sebelumnya belum memberikan jawaban resmi atau final dan cenderung mengarahkan kepada panitia penyelesaian sengketa.

“Sekarang sudah jelas sikap Pemkab Loteng sehingga kami akan memikirkan langkah hukum selanjutnya,” terang dia.

Hal berbeda dengan Suyitno salah satu warga Desa Janapria, tetap menolak atas keputusan yang dikeluarkan Pemda Loteng karena dianggap kesalahan mekanisme.

Terlebih, DPMD telah menyampaikan bahwa surat suara sebelum di coblos harus di buka dulu namun petugas TPS menyerahkan surat suara tidak dibuka dulu dan dalam keadaan terlipat.

“Kita sepakat akan menyegel kantor desa karena keputusan ini bukan solusi yang terbaik,” ancamnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button