Daerah

Sebut Perbup “Cacat Hukum”, 12 Desa Di Loteng  Desak Pilkades Ulang

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemilihan Kepala Desa serentak yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pada 24 Oktober lalu, menyisakan persoalan. Dimana, ratusan massa dari 12 Desa mendesak Pemerintah lakukan Pilkades ulang karena, menyebut Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman pemungutan suara pemilihan kepala desa, dinilai “cacat hukum”.

Akibat itu semua, massa yang merasa kecewa dari perwakilan 12 desa diantaranya Sabe, Lajut, Bakan, Sintung, Janapria, Aikdarek, Menemeng, Jango, Selebung Rembiga, Aik Bual, Wajegeseng dan Beber, seruduk Kantor Bupati Lombok Tengah.

Aksi itu didampingi LSM KASTA NTB yang menyebut adanya dugaan kecurangan panitia pildes pada pemilihan kepala desa serentak beberapa hari yang lalu dan meminta Perbub nomor 12 tahun 2018 di cabut, disebabkan telah merugikan calon lain juga tidak berpihak ke masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wink Haris meminta Pemda memcabuti Perbup nomor 12 tahun 2018 karena produk hukum yang di keluarkan pemda ini dinilai kurang memihak kepada masyarakat.

“Ini namanya produk gagal yang menelan banyak biaya yang tidak bisa dijadikan acuan,” tegasnya.

Salah satu Calon Kades Aik Darek, Sarifudin membeberkan bahwa panitia tidak bekerja dengan baik. Hal itu dikatakannya karena adanya dugaan berita acara rekapitulasi suara yang sudah terisi sebelum proses pleno. Kemudian, semua kotak suara sudah terbuka pada saat pleno oleh panitia pilkades dan ada oknum panitia pilkades terang-terangan mendukung calon lain.

“Kami melihat panitia pilkades tidak netral dan tidak pernah mensosialisasikan mekanisme pencoblosan,” bebernya.

Mendengar hal itu Kabag hukum sekda H. Mutawali meminta bukti – bukti yang ditemukan dilapangan untuk diserahakan kepada tim panitia penyelesaian sengketa untuk dibahas secapatnya paling lambat sampai tanggal 31 oktober.

“Kalo ada bukti dan temuan yang merugikan calon lain mohon diserahkan sebagai acuan kami menindakjuti,” kata dia.

Disatu sisi, Asisten I Setda Loteng, H. Muh Amin angkat bicara. Dia menegaskan, semua aspirasi ini akan ditampung dan Tim Penyelesaian sengketa Pilkades meminta waktu untuk menyelesaikan tugas selama 30 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi suara,” tutupnya. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button