Pemerintahan

Tak Miliki APBD-P, Ini Pesan Bupati Dompu Untuk ASN

Dompu, Talikanews.com – Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin, (HBY) memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, tidak ada. Hal itu dikemukakannya saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 di Lapangan Beringin, Senin (29/10).

“Tahun ini tidak ada APBD Perubahan, kenapa? Karena prosesnya tidak pernah dirubah. Tahun lalu terlambat, dua tahun yang lalu terlambat, tiga tahu lalu juga terlambat, kenapa? Karena kita selalu berkutat pada hal yang sama dan tidak mau berubah,” ungkap Bupati.

Bahkan dengan tegas Bupati mengatakan kalau dirinya tidak akan menandatangani APBD-P, karena ia menilai proses pembahasannya (APBD-P) yang tidak prosedural.

“Saya tiba-tiba disuruh tandatangan APBD-P, saya bilang saya tidak akan tandatangan, karena saya tau prosesnya tidak benar,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati menegaskan, bahwa proses pembahasan APBD sendiri sudah sangat jelas diatur oleh Kemendagri. Bahkan, seharusnya di akhir bulan November tahun 2018, APBD murni tahun 2019 sudah disahkan, namun kenyataannya hingga saat ini, HBY mengaku belum mengetahui sampai sejauh mana persiapannya.

“Dengan Kemendagri mengatakan, proses pembahasan APBD dimulai bulan apa sampai bulan apa, dan harus seperti apa juga bagaimana, terus apanya yang tidak bisa? Kenapa tidak bisa, karena saling mengunci, misalnya kalau tidak begini saya tidak mau, kalau tidak begitu saya tidak mau, dan akhirnya ya, kunci saja, tidak usah dibuka sampai selama-lamanya,” bebernya.

Dia menyampaikan, persoalan APBD ini sengaja disampaikan dihadapan ASN maupun peserta upacara, karena ia ingin memberitahukan persoalan yang sebenarnya terjadi. Bupati juga meminta kepada semua ASN yang ada, untuk tidak menuntut APBDP tahun ini.

“Bikin APBD bahasanya si ini lah si itulah, kelompok ini, kelompok itu, malamnya mau Paripurna sorenya masih bahas si ini si itu, padahal sudah jelas bahwa kita punya rencana 5 tahun dan rencana pertahun. Saya ingin meyakinkan anda (ASN), Pemda tidak akan bubar gara-gara tidak ada APBDP,” tegasnya.

Dikatakan HBY, mesti tidak ada APBD-P pihaknya selaku pemerintah daerah tetap berkominten untuk terus menjalankan kegiatan dan program pemerintah.

”Intinya keterlambatan APBD-P tidak mempengaruhi kinerja Pemda,” jelasnya.

HBY menegaskan, tanpa APBD-P pun kegiatan Pemda Dompu tetap bisa berjalan seperti biasanya.

”Tanpa APBD-P pun kegiatan masih tetap bisa berjalan,” terangnya.

Diketahui, kepastian itu tercantum jelas dalam surat Pemprov NTB Nomor : 900/1618/BPAKD/2018 yang ditujukan kepada Bupati Dompu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam surat tersebut, Pemprov NTB, menyatakan tidak dapat melaksanakan evaluasi terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Artinya, penolakan terhadap pengajuan APBD-P Tahun 2018 tersebut, dikarenakan Pemda Dompu, lantaran diduga terlambat atau tidak tepat waktu. (TN-05)

Tags

Related Articles

Back to top button