Pariwisata

Kisruh BPPD NTB Tak Kunjung Selesai

Foto: anggota BPPD NTB saat jumpa pers yang di gelar di kantor Dinas Pariwisata NTB

Mataram, Talikanews.com – Buntut pencalonan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB), H Fauzan Zakaria sebagai calon anggota legislatif periode 2018-2019. Membuat lima orang anggota BPPD sepakat menggantikan kedudukan Fauzan Zakaria dari posisi ketua dan di gantikan Lalu Abdul Hadi Faisal.

Anggota BPPD NTB M. Nurhaedin bersama empat anggota BPPD NTB lainnya dalam jumpa pers yang di gelar di kantor Dinas Pariwisata NTB, Selasa (23/10) menyatakan, keputusan menggeser Fauzan Zakaria dari posisi ketua berdasarkan keputusan collectif colegial (keputusan bersama) yang di tetapkan dalam rapat anggota.

Di singgung “dosa” Fauzan  Zakaria sehingga kelima anggota BPPD NTB bersepakat mendongkel dari posisi itu? Edo sapaan akrab M. Nurhaedin karena persoalan etika saja. Adapun etika yang di maksud, ke empat anggota BPPD NTB lainnya tidak ingin BPPD NTB di pimpin oleh seorang caleg ataupun politisi.

“Kami tidak mau BPPD NTB ini di pimpin oleh seorang caleg atau politisi, dan kami tidak ingin BPPD NTB di susupi kepentingan politik,” ungkapnya.

Edo juga menyatakan beberapa pernyataan yang di lontarkan oleh Fauzan Zakaria seperti menagih janji Menpar terkait dana recovery pariwisata Lombok sebesar Rp 20 miliar sebagai pernyataan pribadi dan tidak menjadi pernyataan lembaga.

Dia mengaku, usulan mengganti Fauzan Zakaria juga sudah di sampaikan ke Gubernur dan Sekda NTB. Edo membeberkan dirinya bersama empat anggota lainnya telah bertemu dengan Gubernur NTB memberitahukan bahwa keputusan collectif collegial lima anggota BPPD NTB sepakat menggusur Fauzan Zakaria dari posisi ketua.

Dalam waktu dekat lanjutnya, penetapan Lalu Abdul Hadi Faisal sebagai ketua definitif akan segera di lakukan. Adapun kepengurusan BPPD NTB yang di sepakati oleh kelima anggota BPPD NTB adalah, ketua BPPD di jabat oleh Lalu Abdul Hadi Faisal dan sekretaris BPPD NTB di pegang oleh M. Nurhaedin.

Ditempat terpisah, H Fauzan Zakaria menyampaikan, saat ini sedang kencang-kencangnya melakukan eksekusi program untuk perkuat branding adverting atau selling wisata sebagai langkah starhwis recovery pariwsista pasca gempa bumi. Oleh sebab itu, sangat disayangkan adanya kisruh yang dibuat oleh beberapa oknum yang mengatasanamakan BPPD.

“Saya sendiri tidak pernah tahu ada rapat pergantian ketua. Kan aneh, ada rapat formal tidak mengundang ketua,” cetusnya.

Kedua, soal jumpa pers yang mengtasnakan kepengurusan BPPD yang menyebut keputusan kolektif kolegial, menurutnya tidak sah karena tidak ada rapat BPPD secara resmi, kapan dimana dan siapa yang mengagendakan.

“Kenapa saya selaku ketua tidak mengetahui. Itu rapat tidak konstitusional, secara aturan tidak sah karena agenda rapat itu tidak dilakukan pimpinan,” tegas dia.

Fauzan mengaku, pada dasarnya kepengurusan BPPD sangat solid dan kompak. Namun, ada beberapa pihak yang mencoba mendorong hal itu. Dimana, jika beralasan hukun pencalekan malah sudah dijawab oleh KPU dan Bawaslu.

Kedua lembaga ini telah dinyatakan dengan keputusan final sehingga tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum ketika dirinya maju di Pileg 2019. Bicara soal etika moral yang disebut? itu subjektif tergantung sudut pandang mereka.
Apakah begitu najis politik itu atau begitu sucinya BPPD itu. Yang tidak etis, ketika dirinya kampanye dengan menghubungkan lembaga BPPD atau menggunakan uang negara dalam sosialisasi pencalegkannya.

“Satu desain poster pun tidak ada yang menjelaskan saya ini calon legislatif. Kita mau dibodohi semua degan kata-kata etika. Itu inkunstitusional, saya kok aneh tidak tau ada rapat, orang NTB itu pintar-pintar jangan dibodohi. Dengan saya tidak diajak jumpa pers berarti itu sepihak,” paparnya.

Dia juga menyinggung soal pernah rapat untuk memberikan kesempatan dalam memilih apakah tetap sebagai ketua BPPD atau Caleg. Malah, saat itu dirinya memilih sebagai anggota BPPD, akan tetapi, untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon, ada konsekuensi hukum sehingga menunggu keputusan KPU dan Bawaslu, malah tidak dipersoalkan.

“Saya melihat ini unsur politis ada satu dua orang yang bermain. Jika mereka behasil memakzulkan saya maka tidak menutup kemungkinan ada perihal lain yang akan memaksulkan mereka,” tegasnya.

Fauzan juga menyinggung terkait lokasi jumpa persnya di Dispar? Seharusnya Dispar netral, tidak perlu intervensi soal lembaga lain. Karena, BPPD tidak bernaung di bawah Dispar, justru itu yang melanggar etika menyalahgunakan etika.

“Seharusnya kadis itu mengamankan perintah gubenrur,” cetusnya sembari menegaskan, pernah ditanya gubernur, dan menyebut karena alasan sebagian pihak bilang etika.(TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button