Daerah

Bongkar Borok PDAM, Dewan Loteng Minta Pelanggan Jangan Bayar Tagihan

Foto: M. Samsul Qomar Ketua Komisi II DPRD Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – Keluhan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkait keringnya air bersih milik perusahaan daerah tersebut berbuntut panjang. Selain membongkar borok perusahaan milik daerah itu, Komisi II DPRD Lombok Tengah juga minta kepada semua pelanggan PDAM supaya tidak bayar iuran bulanan jika tidak tidak ada air.

Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Samsul Qomar menyampaikan, sempat panggil PDAM dan Bagian Ekonomi Pemkab, gelar rapat terbatas terkait keluhan pelanggan perusahaan milik daerah itu.

Hasil rapat, dapat disimpulkan bahwa Loteng dalam keadaan krisis air bersih. Dari 50 ribu pelanggan, sebanyak 10 ribu dinyatakan kesulitan untuk mendapat pasokan air.

“Ini penjelasan dari Direktur Tekhnik PDAM. Sementara untuk mengatasi kelangkaan air, PDAM melakukan pengiriman air tangki ( mobil ) ke desa desa dan bekerjasama dengan BPBD, sebanyak 250 tangki bahkan ribuan tangki ke masyarakat,” ungkap sapaan Komeng itu.

Hanya saja lanjut Komeng, sangat disayangkan, oknum petugas PDAM memungut bayaran sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu, tergantung jarak tempuh. Padahal, PDAM selama ini mengaku selalu untung, malah saat ini keuntungan mencapai Rp1,5 Miliar.

“Loh kok malah tetap mungut ongkos atau jual air ke masyarakat kan ini aneh. Kami sempat mempertanyakan berapa jumlah tangki yang di jual dan di gratiskan ke masyarakat tapi, Direktur Umum mengaku tidak hafal data,” cetus dia.

Politisi Demokrat itu juga menunggu data perusahan PDAM untuk di sampaikan ke Komisi II, sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. Yang jelas, PDAM itu untung, namun tidak menyetor ke Kas Daerah dan sangat janggal tetap suruh masyarakat bayar air mobil tangki.

“Kami minta di hentikan dan masyarakat tetap di gratiskan dimana saja mereka berada, selanjutnya untuk pelanggan yang sama sekali tidak mendaptkan air PDAM tidak akan menagih pembayaran termasuk bebannya, jangan ada yang bayar, terlebih pelanggan yang sama sekali tidak ada airnya. Kalau ada petugas yang datang kasi tau, nanti kami panggil lagi,” tegasnya.

Komeng juga heran terhadap penjelasan pihak PDAM yang menyatakan langkanya air saat ini karena masalah musim kemarau, menyebabkan debit yang sudah mengecil akibat hutan berkurang serta ada sumber mata air yang rusak longsor akibat gempa dimana, fasilitas pendukung yang rusak itu butuh dana untuk di perbaiki.

Oleh sebab itu, Komisi II akan bersurat ke Dinas Kehutanan Provinsi agar HKM di batasi, jumlahnya saat ini sudah sekitar 1200 hektare dan mereka tidak menanam pohon keras atau pohon yang bisa menampung air lama.
Padahal aturannya, meskipun HKM di wajibkan 70 persen menanam pohon besar sisanya 30 untuk tanaman buah buahan.

“Sementara untuk dana CSR PDAM sejauh ini kami lihat tidak maksimal, kami rekomendasikan untuk CSR melibatkan pemuda dan masyarakat setempat,” paparnya. (TN-2)

Tags

Related Articles

Back to top button