Sosial

DPRD NTB Kritisi Surat Mensos, Menkeu Sebut Jadup Aman

Foto: Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono

Mataram, Talikanews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono kritisi adanya kabar surat dari Mensos RI yang menyebutkan pusat tidak mempunyai anggaran jaminana hidup (Jadup) bagi korban gempa Lombok-Sumbawa sebesar Rp 10 ribu setiap orang dalam satu hari selama tiga bulan.

Menurut politisi Demokrat itu, pusat tidak bisa serta merta menarik apa yang sudah dijanjikan kepada korban gempa apalagi yang menyampaikan soal bantuan kelangsungan hidup itu langsung oleh Mensos RI, Idrus Marham saat itu.

Oleh karenanya, Mensos yang menjabat saat ini harus melanjutkan apa yang pernah dijanjikannya itu. Sapaan pak Kas itu meyakini sebuah istilah filsafat jawa menyebutkan Sabda Pandeta Ratu yang artinya ucapan dari seorang pemipin tidak boleh lagi ditarik.

“Saya belum tau persis dengan adanya kabar surat itu tetapi kalau benar itu tidak bisa. Pemerintah harus tepati janji,” ungkapnya Senin (8/10).

Menurut Kas, meski adanya masalah di Keuangan pemerintah pusat, seharusnya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tidak sertamerta mengeluarkan surat yang menyebutkan seakan pusat tidak akan merealisasikan janji yang diucapakannya.

Dengan kabar tersebut komisi V akan melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial NTB terkait kabar tersebut karena perlu pihaknya akan langsung memanggil untuk dimintai keterangan.

Selaku wakil rakyat Kas juga menyinggung soal perjalanan verifikasi yang dilakukan pemerintah yang sudah berjalan yang mana banyak menuai penolakan dari masyarakt. Misalnya ketika satu rumah sesuai hasil verifikasi masuk kategori rusak sedang namun menurut masyarat kondisi itu malah masuk dalam rusak berat, sehingga pemerintah harus bisa mengevaluasi perjalanan verifikasi itu.

“Ini fakta dilapangan ada penolakan hasil verifikasi,” kata Kas.

Untuk itu DPRD NTB berharap agar pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi bersama DPRD terkait kondisi dilapangan sebab mereka mengetahui persis apa saja persoalan dibawah yang diserapnya. Catatan ini, kata dia harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah daerah sehingga proses verifikasi ini betul betul obyektif.

Dewan juga mendorong agar pemerintah dan unsur unsur lain bisa melakukan edukasi kepada korban sehingga bisa bermental mandiri. Artinya korban gempa harus dibimbing menjalani hidup secara mandiri tidak lagi terus menerus berharap kepada janji janji pemerintah apalagi janji itu tidak bisa seketika bisa direalisasikan.

Selain melakukan verifikasi, kata Kas bimbingan kepada masyarat agar bisa mandiri dilihatnya sangat penting. Selain pemerintah tetapi semua pihak harus bisa memberikan sikap edukasi kepada masyarat agar bisa survife hidup dengan cara mandiri.

“Ini menjadi PR bersama lainnya. Kita harus bimbing masyarat lebih mandiri,” tegasnya.

Sementra itu Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik membantah dengan adanya surat tersebut. pihaknya bahkan menanyatakan siapa yang mengatakan bahwa telah ada surat dari Mensos tersebut.

“Ndak pernah ada surat itu, siapa yang bilang,” kata Ahsanul Khalik dikonfirmasi terpisah.

Terkait dengan masalah bantuan kelangusungan hidup yang dijanjikan oleh Mensos, kata dia sudah semua dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kunjungannya kemarin ke desa Guntur Macan Gunung Sari Lobar.

“Ndak ada surat seperti itu,” bantahnya.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dihadapan korban gempa didesa Guntur Macan Lobar menjelaskan, pemerintah akan tetap membayar jaminan hidup namun dalam kondisi rehabilitasi dan kedaruratan, pemerintah tidak bisa membayarkan secara langsung. Jaminan hidup yang sudah dijanjikan Mensos saat itu, kata dia akan dibayarkan pada saat korban telah tinggal menetap dirumah permanen yang akan dibangun.

Dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan verifikasi korban gempa yang akan mendapatkan jaminan hidup itu. Pemda kata Srimulyani sudah menyerahkan data tersebut kepada Mensos.

“Nanti Mensos akan melakukan klarifikasi bersama BNPB. Yang jelas akan dibayarkan pada saat korban masuk ke rumah permanen nanti,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button