Nasional

DPD RI Desak Jokowi Realisasikan Janjinya Untuk Korban Gempa Lombok

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden RI Joko Widodo merealisasi janji yang pernah dilontarkan dihadapan masyarakat korban gempa.

Terlebih kebutuhan pada masa rehabilitasi pasca gempa yang harus betul betul diperhatakan seperti Hunian Tempat Tinggal Sementara (Huntara) dan juga kebutuhan logistik. Mereka melihat dua hal itu sangat vital dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

“Apalagi orang yang berjanji itu orang nomor satu di Indonesia, Presiden RI, Joko Widodo,” Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, Kamis (27/9).

Dia mengatakan, hak hak masyarakat korban terdampak gempa tidak boleh diabaikan sebab menyangkut kelangusngan hidup . Pemerintah harus membentuk satu kebijakan guna mempercepat Huntara itu sembari menunggu hunian tempat tinggal menetap bisa direalisasikan pemerintah.

Ia berpandangan Huntara tidak bisa ditunda apalagi sampai menunggu proses lama. Sebab hal itu bisa menambah satu persoalan baru yaitu sisi kesehatan masyarakat terdampak mengingat musim yang tidak menuntu termasuk hujan sering turun, tentu akan sangat berdampak bagi kesehatan para pengusngi manakala mereka masih saja tidur ditenda beratapkan Terpal.

“Pemerintah harus segera merealisasikan janji janji terutama Huntara dan juga logistik,” pinta dia saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja di Dinas Sosial Provinsi NTB.

DPD sangat setuju pemerintah mendorong pihak swasta berkontribusi seperi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Goverment Organisasion (NGO) tapi tentunya mereka harus terverifikasi agar tidak menimbulkan masalah baru.

Ia mencontohkan setiap satu bencana sangat rentan dengan isu isu agama yang bisa dibawa oleh pihak pihak tersebut padahal hal itu sangat sensitif jangan sampai selain ikut berkontribusi bagi korban gempa juga menyebarkan agama agama baru apalagi di NTB ini mayoritasnya muslim.

“Saya sepakat mendorong NGO entah itu Internasional tapi harus betul betul diverifikasi,” katanya.

Dari data yang didapatkan Komite III ternyata realisasi bantuan bagi masyarakat masih dibawah 10 persen. Dedi menyebutkan dari data kebutuhan Huntara saja mencapai 80 ribu lebih sementara yang baru mulai dibangun baru 5000 an.

Begitu juga dengan realisasi bantuan tempat tinggal menetap dalam bentuk bantuan stimulan dimana dari data yang sudah terverifikasi hingga saat ini mencapai puluhan ribu semenatara terealisasi juga hanya berkisar 5000 lebih.

Dengan data yang didapatkan itu menunjukkan satu fakta bahwa pemerintah harus betul betul didesak agar segera merealisasikannya. Ia berjanji selaku perwakilan daerah akan segera menyuarakan kepada pemerintah pusat apapun caranya dan bagaimanapun juga meski tidak lepas dari Standar Operasional Prosudur (SOP) harus dimiliki pemerintah.

“Dengan data yang kami terima tugas kami akan mendorong dan mendesak pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap jangan sampai pemerintah daerah menjadi pusat kemarahan masyarakat mengigat pengendali utama dalam persoalan ini adalah pusat.

“Semua ini bukan tanggungjawab daerah tetapi pusat melalui kementrian terkait. Ini yang akan kami suarakan,” janjinya

Disatu sisi, Senator asal NTB yang tergabung komite III DPD RI, HL Suhaimy Ismi mengaku dengan data yang didapatkan dari dinas sosial tersebut menjadi refrensi mereka melihat persoalan masyarakat pasca gempa itu sehingga dapat dicarikan solusinya.

“Kita berharap pembantu presiden segera mengamankan kebijakan yang diambilnya,” harap pria yang mewakili Dapil NTB itu.

Suhaimi juga menyinggung soal birokrasi yang dirasakan masayarat berbelit belit dan prosesnya juga pandang. Menurutnya secara substansi aturan tidak boleh dilanggar tetapi jika ada prosudur yang bisa dipotong kenapa tidak itu dilakukan pemerintah demi melayani kebutuhan masyarat.

“Ini bisa kita lihat dengan amarahnya warga KLU kemarin hanya karena proses pembangunan Huntara mereka rasakan prosesnya panjang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik sangat berharap DPD bisa mewakili pemerintah daerah menyuarakan segala harapan masyarat bawah.

Ia menyampaikan kebutuhan jangan panjang pemerintah daerah saat ini soal ketersediaan logistik. Unutk itu daerah mengaku sangat membutuhkan support pemerintah pusat

“Kita berharap DPD menyuarakan supaya bantuan itu segera cair dari pemerintah pusat untuk percepatan penanganan,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button