Pemerintahan

Pelantikan Gubernur NTB Terpilih Ditunda, Plh Atau Plt ?

Mataram, Talikanews.com – Massa jabatan TGH M Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, akan berakhir pada hari Senin tanggal 17 September 2019. Disatu sisi, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dr. Zulkiflimansah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sedianya akan digelar tanggal 17 September, berdasarkan Informasi ditunda sampai tanggal 27 September mendatang.

Lantas, siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan terhadap kekosongan itu? Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti yang dikonfirmasi menyampaikan, kalau pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, kurang dari dua minggu, maka roda pemerintahan dijalankan oleh pelaksana harian (plh) dalam ini adalah Sekda sendiri.

“Kalau penundaan pelantikan lebih dari dua minggu maka, Penjabatnya jelas Dirjen Kemendagri,” ungkapnya, di Mataram, Sabtu (15/9)

Dia mengatakan belum mengetahui apa penyebab penundaan pelantikan tersebut. Namun, kemungkinan besar Sekda yang akan ditunjuk sebagai plh.

“Kita tunggu, mungkin besok ada kepastian, karena informasi, besok hari Minggu akan ada datang dari Otda Kemendagri ke Mataram,” kata dia.

Apakah Pemerintah Provinsi NTB sudah mengusulkan nama penjabat? Ditegaskan Rosiady, tidak perlu, karena secara otomatis saja kalau plh akan ada SK Mendagri. Sedangkan, kalau Penjabat SK nya dari Presiden, yang diproses Dirjen Otda.

“Kita tidak mengusulkan,” ujarnya.

Dirinya berharap supaya segera pelantikan Gubernur definitif secepatnya, karena kondisi NTB masih suasana belum normal dari bencana yakni masih status transisi darurat yang membutuhkan berbagai kebijakan strategis dari gubernur definitif.

Disinggung penyebab terjadi penundaan pelantikan? Menurut Rosiady, tergantung jadwal dari istana saja, yang menyesuaikan waktu adalah pak presiden.

Untuk diketahui, rumusan dari Plt atau Plh (pelaksana harian) diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yakni, apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Sayangnya, UUAP tidak mengatur lebih jauh mengenai konsep Plh dan Plt. Namun, dalam pasal 14 UU itu, ada yang mengatur soal mandat. Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Aturan Plh dan Plt dirinci lebih jelas pada SK Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) No. K.26-30/V.20-3/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas. Surat tersebut dikeluarkan pada 5 Februari 2016. SK ini merujuk pada UUAP.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah melantik 9 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Rabu, 5 September 2018, diantaranya, Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalimantan Barat), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara), Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara) dan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (Nusa Tenggara Timur).

Adapun 17 Provinsi yang melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Maluku Utara.(TN-04)

Related Articles

Back to top button