Hukum & Kriminal

Amaq Bundu Akan Minta KPK Tangkap Tokoh Intelektual NTB

Mataram, Talikanews.com – Amaq Bundu atau Hamzanwadi akan berangkat ke Jakarta untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera tangkap tokoh intelektual di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga menjual divestasi saham 6 persen di PT NNT.

Kepada awak media, Amaq Bundu menyampaikan, aksi protes dengan meminta KPK tangkap tokoh intelektual dibuktikan dengan pemasangan spanduk di setiap pojok daerah ini.

“Maksud kami, iya minta KPK segera tetapkan tokoh Intelektual atas dugaan penjualan divestasi saham 6 persen, sebagai tersangka bila perlu pasangkan baju kebanggaan KPK itu,” ungkapnya, Sabtu (15/9).

Dia menyebutkan jumlah nilai 6 persen saham jika dalam bentuk rupiah sekitar Rp 2,7 Triliun. Angka itu mestinya menjadi milik pemerintah provinsi NTB, hanya saja ada dugaan penjualan.

“Nah, sudah jelas nilai sahamnya tinggal bagaimana langkah hukumnya,” kata dia.

Amaq Bundu mengaku, akan melakukan berbagai cara untuk membongkar tokoh intelektual saham tersebut dengan berdemo depan gedung KPK minta umumkan tersangka yang sudah diperiksa.

“Dalam hemat saya, ada beberapa pejabat di NTB diduga ikut terlibat aktif dalam dugaan penjualan saham itu,” paparnya.

Namun ada skenario hebat dibuat oleh para tokoh intelektual tersebut yakni dengan mengalihkan isu penamaan Bandara untuk menutup kasus dugaan penjualan saham itu.

“Ini terlihat ada upaya pengalihan isu, seolah-olah memprovokasi masyarakat. Padahal esensinya apa dan apa pentingnya terkait persoalan ekonomi. Ini bentuk kediktatoran, sangat politis, intinya pengalihan isu agar saham tidak mencuat dipermukaan,” cetusnya.

Terlebih, kalau mengacu ke proses penerbitan SK Menhub soal penamaan bandara. Apa dasarnya, sehingga dirinya menyebut SK Menhub cacat secara hukum, alasannya DPRD NTB tidak pernah paripurna, kemudian Majelis Adat Sasak (MAS) juga tidak setuju kata lain, sangat tidak pas Menhub keluarkan SK.

Oleh sebab itu, Aliansi Masyarakat Peduli Bandara Internasional Lombok (AMPBIL), dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta bersurat ke Menhub bahwa SK itu cacat hukum.

Amaq Bundu pun kembali menyinggung soal divestasi saham 6 persen. Dia mengaku sudah bersurat ke BPK RI meminta audit investasi, divestasi, dalam investigasi, agar terlihat oknum yang bermain dalam dugaan penjualan saham tersebut.

“”Saya berharap, para oknum pejabat, segera bertaubat dan mengakui perbuatannya,” tungkas dia. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button