Nasional

Ini Sektor Harus di Rerehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB

Mataram, Talikanews.com – Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah menyampaikan, ada Lima sektor target rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah pasca gempa bumi di NTB.

Adapun sektor itu, yakni sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.

“Ini yang harus dipercepat untuk melancarkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya saat rapat koordinasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, di Mataram Rabu (12/9).

Dia menjelaskan data hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, Kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan Kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun.

Data itu meliputi sector perumahan, sector infrastruktur, sector sosial, sector ekonomi produktif dan lintas sector.

“Saya berharap perencanaan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan di Persentasikan oleh Gubernur NTB,” kata dia.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti berharap, seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun. Oleh sebab itu dia menegaskan supaya rapat tersebut dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten kota terdampak.

“Maka, hasilnya akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan harapan dari masyarakat terdampak,” ujar Rosydi.

Dia pertegas sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan. Dalam masa itu, diharapkan semua perumahan warga dapat terbangun. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Saat ini lanjutnya, yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, fasilitas ekonomi dan Perkantoran. Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat dapat berjalan dengan normal kembali.

Untuk diketahui, rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi, beserta seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten kota terdampak musibah gempa. (TN-04)

 

Related Articles