Pemerintahan

DPRD Loteng Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Ranperda APBDP 2018

Lombok Tengah, Talikanews.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) tahun 2018, di ruang rapat sidang DPRD, Senin (10/9).

Sidang paripurna tersebut di pimpin H Ahmad Puaddi, di hadiri Wakil Bupati, H L Pathul Bahri juga para kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sidang Paripurna ini untuk mendengar Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda APBD Perubahan 2018 resmi di buka,” ungkapnya.

Selaku pimpinan sidang, Ahmad Puaddi memberikan kesempatan pertama kepada Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam hal ini selaku Juru Bicara (Jubir) Golkar, Golkar Syarifuddin, S. Ag, mengapresiasi Pemda atas kenaikan target PAD yang bersumber dari pajak hotel, parkir, restribusi umum.

Kalau pun demikian, Fraksi Golkar sempat menanyakan apa yang sudah di belanjakan pemda dari PAD 2018, dan apa saja yang sudah dilakukkan perintah daerah semenjak terjadinya bencana gempa khususnya Lombok Tengah. Termasuk apa persiapan pemerintah daerah menjelang pemilihan kepala desa tahun 2018 yang rentan dengan perpecahan dan anarkisme ini.

Dilanjutkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINRA). Selaku Jubir, Muhalip setuju setuju Ranperda APBD Perubahan 2018 di bahas ditindaklanjuti. Kendati demikian, sedikit menanyakan sikap Pemda terkait galian C yang berada di beberapa titik dan menyinggung sikap Pemda tentang perubahan nama bandara yang cukup membuat heboh Minggu-minggu ini.

Sedangkan Fraksi PKB dalam hal ini selaku Jubir Hj. Nurul Adha langsung setuju untuk ditindaklanjuti. Dimana, APBD 2018 ini secara umum mengalami peningkatan, ini merupakan keberhasilan yang harus diapresiasi.

“Ada peningkatan Rp 4.2 Miliar, bagaimana Pemda memfilter anggaran dan kemanakah Anggaran itu di alokasikan, kemudian meminta penyelesaian pasar renteng yang lebih cepat dan penangulangan bencana korban gempa,” kata dia.

Untuk Fraksi  Demokrat, selaku Jubir, Samsul Qomar menyinggung tentang perubahan nama bandara yang menimbulkan dan menyisakan korban perasaan.

“Sikap Demokrat, setuju Ranperda APBD Perubahan 2018 di bahas untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, menolak apabila APBDP 2018 diperuntukkan untuk membeli mobil dinas,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat berharap pemda memberikan keringanan pembayaran hutang bank terhadap pengusaha/penjual khususnya pedagang di pasar renteng yang barang dagangannya ludes terbakar.

Khusus Fraksi PPP, PKS,PBB, NASDEM dan PDIP menyetujui tanpa panjang lebar langsung setuju untuk ditindaklanjuti. Setelah mendengar pandangan Fraksi-Fraksi, Ranperda APBD Perubahan 2018 tersebut langsung ditindaklanjuti. (TN-03)

 

Related Articles

Back to top button