Pemerintahan

Tak Bisa Tunjukkan Bukti Belanja, KPA Bappeda KoBi Jaminkan Sertifikat

Mataram, Talikanews.com – Tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima (KoBi) diduga tidak bisa mempertanggung jawabkan arah penggunaan Tahun Anggaran 2017 dalam hal pembelian barang kata lain, tidak bisa tunjukkan bukti belanja.

Hal itu membuat munculnya dugaan Korupsi senilai Rp 1 Miliar lebih, terdiri dari pos belanja daerah yang tidak disertai dengan bukti yang sah senilai Rp 917 juta lebih serta pajak yang diduga belum disetor senilai Rp 116 juta.

Persoalan itu sedang ditangani secara intens oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Bima.

Selain diwajibkan untuk mengembalikan dugaan kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Daerah kepada kas daerah, KPA dan Bendahara Bappeda Litbang Kota Bima TA 2017, terancam akan menghadapi proses hukum akibat perbuatan mereka yang diduga merugikan keuangan Negara. Persoalan tersebut membuat para Tim KPA menjaminkan sertifikat senilai kerugian negara.

“Sudah diproses TPTGR, bahkan sudah dibuatkan SKPJM atau Surat Keterangan Pengembalian Kerugian Negara itu dalam jangka waktu dua (2) tahun,” ungkap Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, belum lama ini.

Dia mengatakan, selain sudah tanda tangan SKPJM, mereka juga diwajibkan menyerahkan jaminan senilai total kerugian Negara. Jaminannya berupa sertifikat rumah Bendahara dan Kepala Bappeda Kota Bima.

Priyono menegaskan BPK akan terus memantau tindaklanjut dari kinerja Majelis TPTGR dalam menyelesaikan dugaan korupsi yang menjadi temuan BPK RI tersebut di Bappeda Litbang Kota Bima ini.

Dimana, proses pemantauan dengan cara menilai bagaimana mereka dalam menuntaskan kasus ini. Jika tidak bisa diselesaikan lanjutnya maka tentu penilaian BPK akan menilai kinerja mereka kurang baik.

“Tindaklanjut ini akan mempengaruhi tingkat resiko Laporan Keuangan pada tahun berikutnya,” kata dia.

Selain itu, proses tindaklanjut temuan BPK RI ini juga akan mempengaruhi proses penanganan yang akan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Meski BPK tidak melaporkan masalah ini ke APH, akan tetapi APH bisa saja masuk untuk menangani kasus ini secara hukum,” tutupnya sembari menegaskan, ketika APH ingin masuk menangani persoalan ini secara hukum, maka kami persilahkan. Artinya APH sendiri yang memiliki kebijakan terkait dengan hal itu. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button