Polemik Penamaan Bandara, Putria Sebut Sekda NTB Khilaf
Lombok Tengah, Talikanews.com – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah, H Lalu Putria angkat bicara terkait stateman Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti, yang menyatakan sudah undang tokoh terkait usulan penamaan Bandara dari Lombok Internasional Airport (LIA) ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1421 tahun 2018.
Putria meminta kepada Sekda supaya jadilah pejabat publik yang tidak suka menyembunyikan kebenaran.
“Mungkin sekda khilaf, salah ingatan. Demi Allah, saya tidak pernah di undang apalagi hadir dalam dialog pembahasan usulan pergantian nama bandara itu, ” ungkapnya, Sabtu (8/9).
Dia juga selaku tokoh adat di Lombok Tengah bagian selatan menegaskan, Sekda NTB sebagai pejabat publik, mohon sebelum komentari sesuatu supaya benar-benar dipikir dan bisa dipertanggung jawabkan dunia akhirat.
“Kalau benar saya pernah datang pada bulan Juni 2018, dimana tempatnya, masak tidak ada foto dokumen dan tanda tangan kehadiran saya,” kata dia.
Putria mengaku pernah bertemu Rosydi pada bulan November 2017. Saat itu, sempat baca berita disalah satu media bahwa ada usulan nama pergantian bandara. Saat itu juga, Rosydi menelepon untuk menemuinya. Tapi, merasa tidak elok sebagai bawahan akan ditemui Sekda, sehingga dirinya langsung menghadap dan diminta bertemu di Rumah dinasnya.
“Malah saya tidak tau lokasi sehingga saya sms, berbunyi “assalamu’alaikum nurge ampure dane Sekda, payu parek (maaf pak Sekda, saya mau menghadap, red). Hebatnya lagi, tidak jawab salam, hanya dibalas Rumah dinas,” ujarnya.
Pertemuan itu ada tiga item disampaikan. Pertama, soal usulan sejak tahun 2013 bahwa ada 9 usulan nama Bandara, salah satunya Bandara Datu Sile Dendeng, ada juga Datok Lopan. Dimana, kalau pun usulannya itu tidak ditanggapi, ia pun tidak pernah memaksakan kehendak, malah meminta kembali duduk musyawarah mencari yang terbaik, agar tidak ada gesekan.
Kemudian usulan ke dua, harus dilihat secara sosial masyarakat, supaya tidak ada dampak kepentingan komunitas dalam pengusul, juga secara ekonomi agar mampu angkat perekonomian lombok yang mendunia.
Item ke Tiga, kalau namanya diganti harus duduk bersama dengan para tokoh Loteng dan pihak pemerintah.
Ironisnya, Sekda menjanjikan akan ada tindaklanjut, malah dijanjikan akan diundang menjelang HUT Provinsi NTB tahun 2017. Ditunggu sampai sekarang tidak ada jawaban.
“Sebenarnya saya tidak mau berpolemik karena Sekda itu atasan dalam birokrasi. Tapi, karena statemannya dia terkesan provokatif yang menyebabkan saya dianggap pembohong oleh masyarakat, terpaksa saya katakan demikian,” cetusnya.
Intinya lanjut Putria, masyarakat ingin kembali nama bandara ke BIL karena sudah mendunia dan itu harga mati.
“Jangan buat masyarakat jadi korban, sehingga minta pihak berwenang agar befikir rasional lagi,” tutupnya. (TN-04)
