Pariwisata

Suaeb Quri Minta Fauzan Mundur

Mataram, Talikanews.com – Kisruh pencalonan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB, H Fauzan Zakaria dalam Pemilihan Legislatif 2019 kini jadi sorotan publik termasuk para pemerhati pariwisata di NTB.

Bahkan dengan tegas meminta Fauzan harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya sebagai ketua BPPD NTB. Fauzan dituding telah merusak citra pariwasata NTB dengan terlibat dalam kancah dunia politik. Sementara posisi BPPD merupakan satu badan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang fokus berbicara dan melakukan promosi pariwisata NTB.

Dengan ikut Nyaleg melalui partai Nasional Demokrat (NasDem) itu sementara dirinya masih sebagai ketua BPPD menjadi satu sikap yang ambigu.

“Fauzan harus mundur kalau Nyaleg, jangan bersikap ambigu,” pinta ketua Forum Peduli Pariwisata NTB, Suaeb Qury di Mataram.

Suaeb mengatakan dalam kontek ini Fauzan harus mengambil sikap salah satunya apakah mau jadi politisi atau menjadi pelaku pariwisata. Menurutnya ketika BPPD NTB dibawa oleh politisi kecenderungannya pariwisata akan dipolitisasi. Untuk menghindari kecurigaan itu Suaeb minta agar Fauzan memilih salah satu.

“Kalau mau jadi politisi ia harus jadi politisi dong atau sebaliknya,” sentil mantan ketua PW GP Ansor NTB itu.

Dalam hal ini jika Fauzan ngeyel ogah mundur dari jabatannya yang mana didanai oleh anggaran pemerintah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar mencoret Fauzan dan tidak menjadikannya sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).

Terhadap hal ini semua pihak telah melihat satu masalah besar dengan ditetapkannya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) sebab jika sudah menjadi DCS berarti telah Memenuhi Syarat (MS).

“Sementara Bawaslu saja tidak membolehkan karena aturan. Kalau tidak mau mundur ia KPU harus mencoret dong,” bebernya.

Selaku pengamat Pariwisata pihaknya mengaku sangat prihatin bilamana KPU bisa meloloskan Fauzsn menjadi salah satu calon legislatif di 2019 mendatang. Suaeb lantas mempertanyakan keseriusan pengembangan pariwisata NB ketika badan promosinya saja berkiprah sebagai politisi.

“Pokoknya kami minta Fauzan mundur atau KPU coret dia,” pintanya tegas.

Sementara itu ketua BPPD NTB, Fauzan Zakaria yang coba dikonfirmasi koran ini hingga berita ini diturunkan belum memberikan respon. Namun beberpa waktu yang lalu dimana sebelum ditetapkan sebagai DCS Fauzan malah menantang KPU bahkan akan menggugat KPU ketika tidak diloloskan sebagai calon. Menurut Fauzan hak setiap orang ikut terlibat didunia politik.

“Tidak ada aturan yang melarang saya (sebagai ketua BPPD) tidak bisa Nyaleg,” ungkap Fauzan beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu KPU tetap berpendapat bahwa sesuai hasil kajian PKPU BPPD tidak termasuk orang didalam lembaga itu dilarang ikut sebagai calon.

Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori menyampaikan, setelah dilakukan kajian, konsultasi dan membaca posisi BPPD dalam UU 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Fauzan dianggap Memenuhi Syarat (MS). Ternyata BPPD itu badan swasta, dalam nomenklatur kementerian, lembaga dan badan ternyata yang dimaksud Badan itu seperti BIN, BNN, BULOG dam lain lain yang merupakan lembaga negera non kementerian yang setara/setingkat kementerian.

“Badan/lembaga seperti ini wajib dianggarkan oleh APBN secara rutin seperti jika kementerian, dinas-dinas,” kata Aksar selasa (04/09) kemarin

Ditanya dengan pasal 27 ayat 4 dalam PKPU 20 tahun 2018 berbunyi, bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.

Aksar mengaku, saat ini KPU sudah obyektif dan tidak memutuskan melampui apa yang semestinya dalam UU dan aturan.

“Kalau lembaga swasta harus mundur, dung 80 persen caleg bisa dicoret. Apalagi tidak ada disebut dalam SK Gubernur bagi BPBD ini harus diberikan anggaran karena SK itu. SK itu melaksanakan perintah UU misalnya tidak di SK kan dan tidak ada BPPD, ndak ada sanksinya juga kan, dda SE KPU, tidak disyaratkan mundur,” cetusnya.

KPU pun juga telah mengkaji SK gubernur NTB nomor 556 – 215 tahun 2018 tentang nama nama unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata daerah NTB yang mana tidak disebut dalam SK itu harus diberikan anggaran. Sk itu melaksanakan perintah UU semisal tidak ada BPPB dan tidak ada SK tentu tidak ada sangsinya juga.

Begitupun ketika menerima gaji yang bersumber dari uang negara tentu hal itu wajar dan lazim karena gaji itu didapatkan dari SK. (TN-04)

Related Articles

Back to top button