Sosial

KPU Loloskan Ketua BPPD NTB Jadi Bacaleg, Bawaslu Berang

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, menarik statemannya terkait status syarat pencalegan ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) H Fauzan Zakaria, melalui Partai NasDem. Sebelumnya KPU tidak membolehkan karena harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai ketua BPPD, lantaran BPPD merupakan badan yang dibiayai sumber APBN.

Hal itu membuat nama Fauzan Zakaria terancam tidak memenuhi syarat (TMS). Hanya saja, apa yang disampaikan sebelumnya berbanding terbalik, saat ini ketua KPU NTB, L Aksar Ansori menyampaikan, setelah dilakukan kajian, konsultasi dan membaca posisi BPPD dalam UU 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Fauzan dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Ternyata BPPD itu badan swasta, dalam nomenklatur kementerian, lembaga dan badan ternyata yang dimaksud Badan itu seperti BIN, BNN, BULOG dan lain lain yang merupakan lembaga negera non kementerian yang setara/setingkat kementerian.

“Badan/lembaga seperti ini wajib dianggarkan oleh APBN scara rutin seperti jika kementerian, dinas-dinas,” kilahnya Selasa (4/9).

Bagaimana dengan pasal 27 ayat 4 dalam PKPU 20 tahun 2018 berbunyi, bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.

Dia mengaku, saat ini KPU sudah obyektif dan tidak memutuskan melampui apa yang semestinya dalam UU dan aturan.

“Kalau lembaga swasta harus mundur, dung 80 persen caleg bisa dicoret. Apalagi tidak ada disebut dalam SK Gubernur bagi BPBD ini harus diberikan anggaran karena SK itu. SK itu melaksanakan perintah UU misalnya tidak di SK kan dan tidak ada BPPD, ndak ada sanksinya juga kan, dda SE KPU, tidak disyaratkan mundur,” cetusnya.

Terkait hal itu, membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB angkat bicara dan pertanyakan dasar aturan tersebut.

Komisioner Bawaslu Bidang Hukum, Data dan Informasi, Suhardi menegaskan, jika mengacu pada PKPU 20 pasal 7 persyaratan bakal calon. Ayat 1 huruf K angka 7 berbunyi direksi, komisaris, dewan pengawas dan/karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang sumber keuangan dari keuangan negara. Jelas harus lampirkan surat pengunduran diri, ketika tidak maka, tidak memenuhi syarat (TMS)

Termasuk BPPD dibentuk berdasarkan SK gubernur dan melihat dari SK KPU nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR/DPRD halaman 13 tertulis bahwa harus ada surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Lantas bagaimana rekomendasi Bawaslu terkait Fauzan Zakaria? Suhardi mengaku belum lihat dokumennya dan belum menjadi temuan sehingga akan kaji.

“Ini informasi awal dan Bawaslu akan memastikan seetelah kroscek kalau memang seperti itu bawaslu akan ambil sikap tegas. dalam kontek kasus ini belum pernah diajak koordinasikan lebih spesifik oleh KPU,” terang dia.

Suhardi menambah, ada beberapa hal perlu diketahui dalam persoalan ini, adminstraia, pidana, kode etik dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa dipastikan ada kasusnya.

“Kalau masuk dalam empat hal itu Fuazan Zakaria wajib TMS,” ucapnya.

Yang jelas, saat ini Bawaslu tidak bisa berandai-andia, kalau betul ketua BPPD tidak penuhi syarat sesuai PKPU, maka akan plenokan dan akan masuk pelanggaran adminstratif dan Bawaslu harus menindaklanjuti rekomndasi dan jika tidak maka kena DKPP dan pidana.

Catatan Bawaslu, sejauh ini dari sisi admintratif belum sempurna, misal ada tanggapan masyarakat TMS, tapi kok MS, ini dalam kerangka menciptkan ruang partisipasi politik untuk terlibat dalam proses demokratisasi.

Posisi Bawaslu bukan jadi pemadam kebakaran. Bawaslu buat alur sesuai aturan terkait ketentuan starata calon mantan napi, narkoba dan kekerasan terhadap anak tidak ada larangan dalam UU ttetapi di PKPU diatur seoalah ada norma baru dan menciderai hak konstisutional orang.

“Kita ini negara hukum bukan negara politik. Jangan lah korputor bisa nyaleg, problemnya di UU tidak melarang sehingga Bawslu ingin memastikan alur ini sesuai perundang-undangan,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button