Pemerintahan

BPK dan Inspektorat Akan Bersinergi Audit Dana Desa Di NTB

Mataram, Talikanews.com – Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi NTB, tidak pernah ikut campur dalam audit pengelolaan Dana Desa (DD), karena merupakan kebijakan Inspektorat yang Audit. Kali ini, BPK akan bersinergi dengan Inspektorat untuk mengaudit arah penggunaan DD untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi NTB, Wahyu Priyono menyampaikan, sebagai stakeholders peserta pelatihan kepemimpinan tingkat II angkatan ke-19, menyatakan sangat mendukung proyek perubahan “optimalisasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK Perwakilan Provinsi NTB atas pengelolaan Dana Desa (DD) melalui kemitraan Inspektorat.

Sapaan Priyono itu menjelaskan, selama ini, BPK belum sampai lebih jauh mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap pengelolaan DD. Karena, hanya bicara masalah adminstrasi bukan hukum pidana.

Dimana selama ini BPK hanya bicara pemulihan pengembalian uang jika ada kerugian. Tetapi tidak menghapus hukum pidananya. Soal pidana, ranah APH, BPK salah satu sumber data yang bisa diambil seperi Laporan Hasil Pemriksaan (LPH).

“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan DD, boleh kok. Apalagi DD anggaran pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya, di Mataram, Selasa (4/9).

Dia menegaskan, akan dilihat dari proses bagiamana dana itu keluar dan penggunaannya. Aaparat Penegak Hukum (APH) bisa meminta BPK melalukan investigasi seperi contoh di Loteng lapiran kerugian negara. Sehingga, bicara pemriksaan khusus kepada hal hal tertentu BPK NTB di disana ada DD.

Selama tiga tahun lanjutnya, BPK NTB belum pernah melakukan pemeriksaan atau audit khusus DD, nantinya bentuk sinergi penyamaan persepsi melalui workshop, FGD, untuk berbagi pengalaman, kemudian supervisi pemeriksaan yaitu bentuk kerjasama inspektorat periksa DD dan BPK melalaui supervisi auidt DD.

“Tim BPK turun dibantu Inspektorat melibatkan 8 sampai 10 auditor sehingga satu kabupaten dalam satu bulan bisa 100 desa. Dimana, rencana pertama di Lombok Tengah dan Sumbawa pertimbangan daerah yang tidak terlalu terdampak gempa.

“Tim audit akan turun kesana dibantu inspektorat, dilakukan secara bergilir nanti misal tahun depan di kabupaten lain,” tuturnya.

Terkait hal itu, Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim menyambut baik rencana itu malah bagus. Dengan konsep joint audit sebsb hasil akhir nanti toh juga di BPK dalam bentuk opini, namun keuntungan bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) adalah mendapat transformasi mengenai audit yang bisa meningkatkan profesinalisme APIP itu sendiri.

“Bagus sih kalau dilibatkan , jadi auditor kita bisa semakin belajar banyak dan sekaligus mengetahui perkembangan pengelolaan DD yang memudahkan untuk pembinaan dan pendampingan,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button